

Bupati Mimika, Johannes Rettob (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).
MIMIKA – Banyak organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika kabarnya belum menyampaikan rencana kerja untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025.
Hal ini disampaikan Bupati Mimika, Johannes Rettob saat ditemui wartawan di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (21/7). Johannes mengatakan, pada Sabtu 19 Juli 2025, Ia telah memeriksa laporan. Hasilnya, belum semua OPD memasukkan Renja yang kini seharusnya sudah dibereskan.
Sedangkan, berkaitan dengan hal tersebut kata Bupati waktu penyampaian Renja kini semakin mepet dan tidak lagi dapat ditoleransikan. “Posisi di hari Sabtu itu ada 20 OPD belum masuk. Waktu kita cuma hari ini, saya kasih waktu sampai sore,” tegas Johannes.
Johannes mengatakan, jika renja hari ini tidak dimasukkan maka permintaan dari OPD tidak akan ditanggapi. Ia jugab menegaskan bahwa nantinya dana yang sudah ada akan dialihkan untuk kegiatan lain.
“Kalau tidak, jangan harap kalian punya permintaan ditanggapi. Dan dana yang sudah ada kita kembalikan untuk kegiatan yang lain,” tuturnya.
Pejabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte selaku ketua tim anggaran diminta untuk memperhatikan hal tersebut serta memberikan peringatan kepada para pimpinan OPD agar segera dapat memasukkan Renja.(mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…