Terkendala Anggaran, Sistem Sanitary Landfill Belum Diterapkan
Kata Jefri, sistem open dumping sendiri telah dilarang oleh pemerintah pusat melalui kementerian terkait. DLH Kabupaten Mimika sendiri bahkan sempat mendapatkan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) beberapa waktu lalu karena masih menerapkan sistem open dumping. KLH sendiri telah melarang penggunaan sistem pengolahan sampah open dumping.
Persoalan ini kata jefri telah disampaikan kepada Bupati Mimika. Namun, kata Jefri bahwa Bupati pun belum dapat berbuat banyak karena setelah dilantik ternyata Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Mimika tahun anggaran 2025 telah lebih dulu berjalan.
Oleh karena itu, diharapkan agar dalam APBD Perubahan yang baru diketuk beberapa waktu lalu dapat membawa kabar baik agar sistem Sanitary Landfill dapat segera diterapkan di Mimika. “Mudah-mudahan di anggaran perubahan ini kalau bupati setuju, kita ubah,” ungkapnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Recent Posts
Gema Kemerdekaan dari Tiom Tegaskan Komitmen Membangun dari Pelosok
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Bupati Lanny Jaya Aletinus Yigibalom, S.Pd. membacakan amanat tertulis yang memberikan…
Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Sanksi Jangan Berhenti di Administratif
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
TNI Tak Gentar Ancaman OPM
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…