

Suasana launching Mal Pelayanan Publik (MPP) di Lantai 3 Kantor Disdukcapil Kabupaten Mimika, Rabu (18/6) kemarin. (Foto: Cenderawasih Pos/Moh. Wahyu Welerubun).
Kemarin, Mal Pelayanan Publik Diluncurkan di Mimika
MIMIKA – Dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang lebih dekat dengan rakyat, serta terwujudnya Mimika yang responsif, energik, transparan, terampil dan objektif, Pemerintah Kabupaten Mimika secara resmi meluncurkan Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (18/6) kemarin.
Peluncuran MPP dilakukan langsung oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Emanuel Kemong disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta semua tamu undangan yang hadir di Kantor Disdukcapil Kabupaten Mimika.
Seremoni peluncuran ini juga dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Otok Kuswandaru secara daring. Dalam amanatnya, Otok Kuswandaru mengungkapkan bahwa Mall Pelayanan Publik ini menunjukkan Kabupaten Mimika memiliki respon cepat terkait dengan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Hari ini Mimika telah membuktikan kehadiran MPP bisa dirasakan oleh masyarakatnya. Sebagai MPP pertama di Papua Tengah,” ungkapnya.
Otok Kuswandaru berharap, hadirnya MPP di Kabupaten Mimika dapat menjadi motivasi bagi kabupaten lainnya di Papua Tengah untuk berinovasi dan menyusul langkah yang sudah dilakukan di negeri Amungsa.
Page: 1 2
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan bakal menindaklanjuti masalah rencana pengembangan lahan perkebunan Perusahaan Perkebunan Kelapa…
Di luar ruangannya, puluhan taksi konvensional (angkot) berwarna putih berbaris rapi di bawah bayang-bayang bangunan…
Peristiwa ini bermula ketika personel piket Polsek Kuala Kencana yang dipimpin Kanit Sabhara Ipda Eko…
Pihak rektorat Universitas Cenderawasih (Uncen) akhirnya memberikan respons terkait tuntutan kelompok mahasiswa yang menggelar aksi…
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua, memastikan pelayan publik berjalan optimal baik di sektor pendidikan dan…
Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan pemusnahan dilakukan berdasarkan Surat Persetujuan Pemusnahan dari Menteri…