Categories: MIMIKA

Wujudkan Reformasi Birokrasi yang Lebih Dekat Dengan Rakyat

Sedangkan, Bupati Mimika, Johannes Rettob, menjelaskan bahwa MPP ini adalah salah satu bukti dari program 100 hari Bupati dan Wakil Bupati yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih mudah, efisien dan transparan.

Dijelaskan, MPP adalah pengintegrasian pelayanan publik yang diberikan secara terpadu oleh penyelenggara pelayanan dalam satu tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan.

Tercatat, sekitar 33 instansi pemerintahan maupun instansi vertikal dan kelembagaan terlibat di dalamnya guna memudahkan pelayanan kepada masyarakat. “Di Mall Pelayanan Publik ini masyarakat bisa urus berbagai kepentingan. Ini bukti bahwa pemerintah tidak hanya bicarabicara,” kata Johannes Rettob dalam amanatnya.

Sementara itu, seorang pemuda bernama Wahyudi yang saat itu tengah mengurus Kartu pencari kerja alias kartu Kuning di loket Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Mimika untuk keperluan melamar kerja mengaku bahwa pelayanan ini sangat cepat. Bahkan, kurang dari 10 menit dokumen yang dia urus sudah di dalam genggamannya.

“Sa (Saya) urus Kartu Kuning, pelayanannya cepat sekali. Bahkan tadi belum sampe 10 menit sudah diserahkan,” pungkas Wahyudi. (mww/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

KWI Soroti Luka Sosial PapuaKWI Soroti Luka Sosial Papua

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

7 hours ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

8 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

2 days ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

2 days ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

2 days ago

Kemendagri Tugaskan Pemprov Papeg Siapkan Langkah Penanganan Pasca Konflik

Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…

2 days ago