

Rapat koordinasi Satgas MBG di lantai 3 Kantor Gedung A Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Kamis (12/2). (Foto: CEPOSONLINE.COM/MOH. WAHYU WELERUBUN).
MIMIKA – Jumlah penerima manfaat program Presiden Prabowo yakni Makan Bergizi Gratis di Mimika kini telah mencapai lebih dari 30 ribu orang. Koordinator Regional BGN Provinsi Papua Tengah, Nalensius Situmorang, menjelaskan bahwa di Kabupaten Mimika sendiri untuk kick off MBG pertama kali pada 18 Juli 2025. Hingga kini, telah tercatat kurang lebih 18 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ada di Kabupaten Mimika.
“Untuk jumlah penerima manfaat sendiri di Mimika kita sudah mencapai 30 ribuan, itu untuk yang peserta didik. Namun untuk yang non peserta didik seperti ibu hamil, bayi dan balita itu baru mencapai seribuan,” kata Nalensius usai mengikuti rapat koordinasi bersama Satgas MBG di lantai 3 Kantor Gedung A Kantor Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Mimika, Kamis (12/2).
Lanjut dikatakan, untuk sebaran MBG sendiri bagi anak-anak sekolah yakni di Distrik Mimika Baru, Distrik Wania, Distrik Kuala Kencana dan Distrik Mimika Timur. Ia menambahkan bahwa untuk 14 distrik lainnya di wilayah Kabupaten Mimika saat ini belum tersentuh oleh program MBG.
Untuk itu, rapat koordinasi yang diikutinya pada hari ini salah satunya adalah untuk membahas percepatan pemberian MBG di wilayah-wilayah tersebut. Dengan begitu, manfaat MBG dapat dirasakan secara merata.
“Kita lakukan rapat ini untuk akselerasi dan percepatan di wilayah-wilayah terpencil. Sebab untuk wilayah terpencil itu mekanismenya berbeda, kita semua pengusulannya lewat satgas,” tutur Nalensius.
Page: 1 2
Penanganan kasus kerusuhan usai laga Persipura Vs Adhyaksa di Stadion Lukas Enembe, menemukan fakta baru.…
Selasa (12/5) pagi kemarin, layanan posko pengaduan masyarakat di Polres Jayapura terlihat sudah didatangi masyarakat…
Dimana pihak perusahaan telah mendapatkan izin operasional dari pemerintah pusat. Tinggal langkah terakhir yaitu meminta…
Pertemuan ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah upaya krusial untuk mengkalibrasi ulang implementasi Otonomi Khusus…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua menilai pendekatan keamanan dalam penanganan konflik…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH menyatakan hari ke enam ini…