

ASN Pemkab Mimika mengikuti apel gabungan di pelataran kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (9/12). (FOTO:wahyu/cepos)
MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika masih membutuhkan sebanyak 50 tenaga aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi kekurangan Kelompok Kerja (Pokja) pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan pekerjaan di tahun anggaran 2025.
Terbatasnya tenaga Pokja saat ini sangat berpengaruh pada program kerja pemerintah daerah yang berhubungan dengan pelelangan. Akibatnya, pekerjaan-pekerjaan di tahun 2024 banyak yang belum terlaksana dan tidak terserap dengan baik.
Penjabat (Pj) Sekda Mimika, Petrus Yumte mengungkapkan, pemerintah daerah tengah mengambil langkah serius terkait pelaksanaan pekerjaan yang akan dilelang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika berencana melaksanakan BimbelPokja pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam pekan ini.
“Kita akan merekrut adik-adik muda ASN Mimika, karena kapasitas Pokja kita ini kan sedikit, padahal kan program yang akan dilelang itu besar. Seperti tahun lalu, 400 miliar lebih belanja yang harus dilelang tersendat banyak karena pokja kita sedikit orang. Ini sudah diwajibkan untuk OPD-OPD,” pungkasnya.
Sebelumnya, amanat Penjabat (Pj) Bupati Mimika yang disampaikan oleh Pj. sekda Mimika, Petrus Yumte bahwa Pemerintah akan memberikan insentif kepada Pokja sebesar Rp30 juta per bulan asal sesuai dengan kinerjanya.
Petrus Yumte kembali mengingatkan terkait Bimbel tersebut saat memimpin apel yang diikuti ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pusat Pemerintahan Sp 3 Mimika.
Ia menyebutkan, tujuan Bimbel ini adalah untuk mempercepat program kerja yang akan dilelang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025. “Jadi target dari program kelas bimbel singkat ini, kita berharap mendapatkan minimal 50 orang. Dan 50 orang ini nantinya, kita harapkan bisa menghandle program-program yang ada di setiap OPD,” kata Petrus Yumte.
“Kita harapkan dengan program kelas Bimble singkat ini bisa dapat 50 orang. Dengan 50 orang minimal bisa menangani, nanti teknisnya setiap OPD tahu, menghandle berapa Pokja, menggandul berapa program kegiatan supaya mereka bisa cepat,” pungkasnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke tengah menggodok penetapan status kedaruratan bencana terkait kebakaran hutan dan lahan…
Meski kobaran api utama telah padam, otoritas keamanan setempat mengimbau semua pihak untuk tetap waspada…
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyatakan bahwa penataan UU Peradilan Militer perlu waktu paling lama 2…
RSUD Jayapura memastikan kebutuhan medis terkait bahan medis habis pakai sejauh ini masih dalam kondisi…