Categories: MIMIKA

APBD Kab. Mimika Terjun Bebas, Belanja Pegawai Akan Dikurangi

MIMIKA – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika pada tahun 2026 diperkirakan turun hingga mencapai Rp5 triliun. Seperti diketahui, APBD Kabupaten Mimika di tahun 2025 ini ditetapkan sebesar Rp 6,45 triliun dan diketuk sebelum masa kepemerintahan Johannes Rettob dan Emanuel Kemong, berjalan.

Penyerapan anggaran yang berjalan lambat karena terjadi sejumlah kendala pada pekerjaan fisik mengakibatkan pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika seolah hanya berjalan di tempat.

Alhasil, Bupati Mimika, Johannes Rettob terpaksa melakukan langkah-langkah yang diharapkan efektif untuk mengefisiensikan penggunaan anggaran di tahun mendatang.

Dalam wawanacara bersama awak media Senin, (6/10) kemarin Johannes Rettob mengatakan bahwa akan dilakukan pengurangan belanja pegawai. Rencana ini tak lain adalah untuk menghadapi gejolak ekonomi di tahun anggaran 2026 mendatang dengan gempuran menurunnya APBD. “Kami akan evaluasi kegiatan belanja pegawai yang tidak terlalu penting,” kata Johannes.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

BTM Soroti Fair Play, Desak Evaluasi Wasit dan VAR di Liga 2

Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…

39 minutes ago

Sayangkan Aksi Demo yang Berdampak Libur Sekolah

ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…

1 hour ago

Wamenkes: 90 Persen Kasus Malaria Nasional Berasal dari Papua

Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…

2 hours ago

Pemkot Pastikan Penyaluran Bantuan Pangan Tepat Sasaran

Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…

2 hours ago

Tanah Diselesaikan Sesuai Prosedur, Bupati Mohon Sekolah Jangan Dipalang

Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…

3 hours ago

Provinsi Papua Pegunungan Dapat Porsi Dana Otsus Paling Kecil

"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…

3 hours ago