Lebih lanjut dikatakan Johannes bahwa satu yang juga akan dilakukan adalah mengurangi panitia-panitia yang dibentuk dalam pelaksanaan suatu kegiatan. “Kita harus berusaha untuk menurunkan semua belanja pegawai, kita harus korban untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kata Johannes, selama ini terdapat 9000 orang pegawai yang harus digaji dengan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi, saat ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari gaji hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Makanya kita harus kurangi di belanja yang lain. Perjalanan dinas harus kita kurangi, biaya-biaya kegiatan yang selama ini dibuat pakai biaya-biaya kita kurangi, supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk masyarakat,” tutupnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ia menjelaskan, pembelajaran perhotelan di SNK Pariwisata Papua tidak berhenti di ruang kelas. Siswa…
Ia mencontohkan salah satu bentuk ketidakberesan pelayanan pertanahan yang tengah ia tangani, seperti permohonan pengembalian…
Dengan modal sekitar Rp 500 ribu, dua siswa kelas sembilan tersebut merancang alat yang dapat…
Prarekonstruksi memperagakan rangkaian dugaan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Proses tersebut turut disaksikan…
Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan surat edaran gubernur yang baru untuk memperkuat pengawasan masuknya telur antarpulau…
Kondisi itu memicu kekecewaan Panja Pelayanan Publik DPRK Kota Jayapura. Bahkan, panja menilai ketidakhadiran…