Lebih lanjut dikatakan Johannes bahwa satu yang juga akan dilakukan adalah mengurangi panitia-panitia yang dibentuk dalam pelaksanaan suatu kegiatan. “Kita harus berusaha untuk menurunkan semua belanja pegawai, kita harus korban untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Kata Johannes, selama ini terdapat 9000 orang pegawai yang harus digaji dengan anggaran yang tidak sedikit. Apalagi, saat ini Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah mulai dari gaji hingga Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Makanya kita harus kurangi di belanja yang lain. Perjalanan dinas harus kita kurangi, biaya-biaya kegiatan yang selama ini dibuat pakai biaya-biaya kita kurangi, supaya bisa memenuhi kebutuhan untuk masyarakat,” tutupnya. (mww/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
-Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat kampung di Papua belum merata. Dari 1.029…
Penggunaan kembali prasarana penyeberangan ini disambut dengan rasa lega yang mendalam oleh masyarakat Abepura,…
Langkah ini menyusul keberhasilan evakuasi salah seorang korban selamat, Demerina Uamang (23), yang sempat diamankan…
Ketua HONAI, Pdt. Andrikus Mofu, menegaskan gereja tidak ingin masyarakat terus menjadi korban kekerasan, kehilangan…
Ia ditemukan tewas dengan kondisi terbakar bersama mobilnya. Yang bikin heboh adalah, sebelum dieksekusi, ia…
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menduga aksi yang berlangsung di sejumlah daerah tersebut tidak…