

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo saat diwawancarai.
MIMIKA – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Mimika, Slamet Sutejo mengatakan bahwa per 31 Juli 2024 pengguna Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Mimika mencapai 17.540 pengguna.
“Ini luar biasa, sudah tinggi (jumlah pengguna IKD) tapi kita harus kejar karena memang idealnya itu semua yang sudah ber-KTP elektronik. Semua bermigrasi ke digital,” katanya saat ditemui wartawan, Jumat (2/8).
Slamet menyebutkan, angka ini merupakan tertinggi dan mengungguli pengguna IKD di daerah lainnya di Provinsi Papua Tengah. Bagaimana tidak, dalam 2 tahun berjalan pengguna IKD di Mimika melesat ke angka tersebut di atas.
Slamet optimis, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, lima tahun yang akan datang seluruh masyarakat Mimika sudah teraktivasi menyeluruh.
“Di Papua Tengah Timika paling tinggi ini terus bergerak karena harus diaktivasi satu per satu sehingga semua bisa lima tahun ke depan sudah beralih,” ungkap Slamet.
“Tahun lalu kita dapat penghargaan se-Papua malah. Tapi yang penting bukan itu namun bagaimana kita terus bergerak, berinovasi menjangkau semua sektor dan stakeholder ini bisa teraktivasi, masyarakat juga bisa,” tambahnya.
Ia menyebutkan, memiliki IKD seluruh pelayanan publik menjadi praktis dan tidak perlu lagi membawa identitas kependudukan dalam bentuk fisik. Upaya digitalisasi Identitas Kependudukan ini terus digaungkan oleh Disdukcapil agar mewujudkan Gerakan Masyarakat Sadar Adminduk.
Slamet mengatakan bahwa di Mimika saat ini semua pelayanan publik telah terintegrasi dan dapat diakses hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). “Semua cukup dengan NIK,” tutupnya. (mww/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…