

Kepala DPMPTSP Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau. (Foto: CENDERAWASIH POS/MOH. WAHYU WELERUBUN).
MIMIKA – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Mimika mengambil langkah strategis untuk memastikan kontraktor dan pengusaha lokal dapat berpartisipasi dalam lelang proyek pemerintah daerah tahun anggaran 2026.
Langkah ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Edaran (SE) Bupati Nomor 17 Tahun 2026 tentang Ketentuan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Darat bagi Usaha Mikro.
Kebijakan ini merupakan diskresi lokal untuk mengatasi kendala teknis pada sistem perizinan terpusat dengan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Investasi dan Hilirisasi / BKPM Republik Indonesia Nomor: 1.5/ Tahun 2016 tentang
Kepala DPMPTSP Kabupaten Mimika, Marselino Mameyau, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah pihaknya menerima banyak keluhan dari pelaku usaha lokal yang kesulitan mendaftar melalui sistem aplikasi nasional.
“Secara administratif sebenarnya tidak ada masalah, namun ada kendala teknis pada aplikasi dari pusat. Data pelaku usaha lokal sulit muncul atau terverifikasi di sistem, sehingga mereka terhambat saat ingin mendaftar lelang,” ujar Marselino di Timika, Selasa (3/3/2026).
Page: 1 2
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus meningkatkan pemerataan akses energi dan membenahi tata kelola pertambangan sebagai…
Menurutnya, BOSDA merupakan bantuan khusus kepada sekolah daerah yang pendanaannya bersumber langsung dari Dana…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen,, melalui Kasat Narkoba AKP Febry…
Keondofoloan Khambuyouge Asli Waena, John G. Ohee, melalui pemberitahuan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota…
Dalam rangkaian forum APEKSI tersebut, Wali Kota Jayapura secara aktif mengikuti forum Rembuk Kebudayaan…
Dalam perkara tersebut, nilai kontrak pekerjaan mencapai Rp11.719.700.000. Sementara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan…