Sebagai bentuk tekanan, masyarakat adat telah melakukan pemalangan terhadap sejumlah fasilitas umum, termasuk beberapa sekolah seperti SD Negeri Inpres Kehiran, SD Negeri Inpres Doyo Lama, SD Negeri Inpres Doyo Baru, SD Negeri Inpres Toladan, SD Negeri Inpres Hobong, serta SMP Hobong dan Kantor Distrik Sentani. Selain itu, Daud mengungkapkan potensi pemalangan juga akan meluas ke fasilitas lain seperti Puskesmas Sentani di Kemiri, Puskesmas Komba, Kantor Lurah Hinekombe, sejumlah ruas jalan, hingga pasar.
Ia menegaskan, langkah ini diambil karena masyarakat adat merasa dirugikan akibat janji penyelesaian yang belum terealisasi. Meski demikian, pihaknya memastikan aksi yang dilakukan akan berupa penyampaian aspirasi secara damai. “Kami akan melakukan aksi damai untuk meminta pemerintah segera menyelesaikan hak-hak kami sebagai pemilik tanah adat,” pungkasnya.(ana/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Sejak April 2025, rumah sakit milik Pemerintah Kota Jayapura tersebut menjalankan Program Jaminan Direktur,…
Hanya berselang 15 menit setelah insiden, Tim Babat Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mimika yang…
Kajati Papua Jefferdian mengatakan, pertemuan tersebut merupakan agenda silaturahmi yang secara rutin dilakukan secara bergantian…
Peninjauan meliputi akses jalan menuju kawasan pusat pemerintahan Daerah Otonom Baru (DOB) Papua Selatan hingga…
enghubung Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia Wilayah Papua secara resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan…
Informasi yang diperoleh menyebutkan sekitar 18 ABK berada di tiga kapal tersebut. Dari laporan sementara,…