

Salah satu kampung yang ada di pinggiran Danau Sentani, Kabupaten Jayapura menjadi perhatian serius Pemkab Jayapura dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Pemkab Jayapura mendapatkan bantuan intensif fiskal Rp 5,6 miliar dari Kementerian Keuangan RI dalam penanganan kemiskinan ekstrim, Kamis lalu. (foto: Priyadi/Cepos)
Untuk Menghapus Kemiskinan Ekstrem
SENTANI -Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa menerima bantuan insentif fiskal Rp 5,6 miliar, untuk penanganan/penghapusan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Jayapura. Bantuan diserahkan langsung Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin, di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta, Rabu ( 18/9).
Bantuan insentif fiskal diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) atas kinerjanya dalam penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 5,6 miliar. Bantuan bersumber dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan untuk program penghapusan kemiskinan ekstrem, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 353 tahun 2024 perihal anggaran insentif fiskal sebesar Rp 775 miliar untuk sembilan provinsi dan 121 kabupaten/kota se-Indonesia, termasuk Kabupaten Jayapura.
“Kami bersyukur Pemkab Jayapura mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan Rp 5,6 miliar untuk penanganan Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Jayapura dan bantuan ini ditujukan agar daerah dapat mempercepat program penghapusan kemiskinan ekstrem, khususnya di Kabupaten Jayapura,”ucapnya, Jumat (20/9) kemarin.
Diakui, dengan adanya bantuan tersebut, maka Pemkab Jayapura sangat bersyukur dan berterima kasih atas perhatian yang diberikan pemerintah pusat. Nantinya dana ini akan digunakan sebaik mungkin untuk menghapus kemiskinan ekstrim di wilayah Kabupaten Jayapura, secara adil dan merata. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jayapura bisa lebih baik lagi, tidak ada kesenjangan sosial yang dirasakan masyarakat yang terdampak dalam kategori masyarakat yang mengalami kemiskinan ekstrim.
“Kami juga akan mendistribusikan bantuan ini dengan mengacu kepada Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau P3KE. Bantuan ini kemudian akan diberikan kepada kelompok masyarakat miskin, Lansia dan penyandang disabilitas di Kabupaten Jayapura,” bebernya.
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…