Categories: SENTANI

Sosialisasi MCP KPK  Untuk Tingkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

JAYAPURA – Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar kegiatan sosialisasi Pendidikan Anti korupsi melalui Monitoring Cakupan Penerapan (MCP) KPK untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan, diikuti Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa bersama pejabat eksekutif dan legislatif  Kabupaten Jayapura, yang berlangsung di Aula lantai 2 Kantor Bupati Jayapura, Selasa (17/12/2024) Kemarin.

Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan,  MCP KPK ini bisa terlaksana dengan dilakukan koordinasi bersama-sama, mulai dari lingkungan Perangkat Daerah Pemkab Jayapura, DPR Kabupaten Jayapura serta dukungan dari semua pihak termasuk masyarakat karena kata kuncinya adalah kerjasama dan transparansi program kegiatan dan penganggaran.

Dijelaskan, MCP KPK merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja pencegahan korupsi. Kegiatan ini membutuhkan kolaborasi antarpihak untuk mencapai hasil optimal. “Kita harus bekerja sama untuk mencapai target MCP KPK. Tanpa kolaborasi, kita tidak bisa berhasil,” kata Semuel.

Diakui, Kabupaten Jayapura meraih nilai tertinggi MCP yakni 55 dari 8 kabupaten dan satu kota di Papua, namun masih dianggap rendah. “Kita harus meningkatkan nilai ini menjadi minimal 70,” tambahnya.

  Dijelaskan, ada 8 aspek dalam MCP diantaranya yakni perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa, pengelolaan keuangan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan transparansi.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

1 day ago