

Wakil Bupati saat memimpin rapat bersama Ikatan Kepala-kepala Sekolah Kabupaten Jayapura, di SMP Negeri 2 Sentani, Selasa (17/6) kemarin. (foto:Yohana/Cepos)
SENTANI – Ikatan Kerukunan Kepala-kepala Sekolah di Kabupaten Jayapura, melaksanakan pertemuan bersama Wakil Bupati Jayapura, perihal pembahasan sekolah gratis.
Wakil Bupati Jayapura, Haris R. Yochu menjelaskan, terkait sekolah gratis, akan diterapkan pada tahun 2026. Sebelumnya pihaknya, bersama para kepala-kepala sekolah, telah melakukan penandatanganan fakta integritas terkait sekolah gratis.
Menurut Haris, dirinya menyadari bahwa tidak ada pendidikan gratis didunia ini, dimana-mana pasti ada biaya yang dikeluarkan untuk pendidikan.
“Dalam pertemuan ini, telah dibahas bahwa untuk pemberlakuan sekolah gratis akan dilakukan pada tahun 2026, sementara saat ini biaya yang ditetapkan oleh para guru seperti pakaian seragam, hingga semesteran diharapkan tidak memberatkan orang tua murid,” katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (17/6) kemarin.
Menurutnya, tahun 2026 nantinya dana yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dapat dipakai untuk pendidikan. “Tujuannya adalah, agar setiap pungutan yang diberlakukan bagi siswa yang masuk maupun yang lulus dari setiap sekolah di Kabupaten Jayapura, tidak lagi dipungut oleh pihak sekolah,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua Ikatan Kepala Sekolah Kabupaten Jayapura, Kelasina Yangroseray mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi pemerintah dalam hal pemberlakuan sekolah gratis.
“Awalnya kami bingung terkait imbauan sekolah gratis yang dimaksud Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, implementasinya seperti apa, penerapan bagi kami seperti apa, tetapi setelah ada penjelasan dari Wakil Bupati Jayapura, kami pihak sekolah sangat mendukung program ini,” terangnya.
Menurutnya, jika tahun 2026 diberlakukan sekolah gratis, yang mana setiap sekolah mendapat subsidi dari pemerintah melalui dana Otsus dalam hal pengadaan pakaian seragam, hingga buku paket dan sebagainya, akan sangat membantu setiap orang tua peserta didik.
“Kami pihak sekolah merasa sangat dibantu, dan kamu akan lebih fokus dalam hal meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan bagi peserta didik,” terangnya.
Page: 1 2
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…
Gubernur Papua Pegunungan, Dr (HC) John Tabo,S.E.,M.B.A, mengatakan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Provinsi Papua…
Ia menjelaskan, tambahan DAU tersebut berkaitan dengan kebutuhan belanja kepegawaian yang belum terselesaikan. Di…