Pemkab Jayapura dan KPKNL Jayapura Lakukan MoU
Penandatanganan MoU oleh Bupati Jayapura, Yunus Wonda, yang di dampingi oleh sejumlah kepala OPD dengan Kepala Kantor KPKLN Jayapura, Daniel H.P. Panggabean yang didampingi oleh sejumlah staf di Ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Jumaat (12/9) (foto: Istimewa)
SENTANI – Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Jayapura dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura tentang Pengelolaan, Penilaian Barang Milik Daerah, Pemindahtanganan Barang Milik Daerah melalui Lelang dan Pengurusan Piutang Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
Penandatanganan tersebut di lakukan oleh, Bupati Jayapura, Yunus Wonda, yang di dampingi oleh sejumlah kepala OPD dan Kepala Kantor KPKLN Jayapura, Daniel H.P. Panggabean yang di dampingi oleh sejumlah staf di Ruang VIP Kantor Bupati Jayapura, Jumaat (12/9)
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola keuangan dan aset milik daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai aturan perundang-undangan.
“Melalui nota kesepahaman ini, kami ingin memastikan pengelolaan barang milik daerah dilakukan dengan profesional, memiliki nilai manfaat bagi masyarakat, serta mencegah terjadinya aset mangkrak atau tidak termanfaatkan,” ujar Bupati.
Page: 1 2
Recent Posts
Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Sanksi Jangan Berhenti di Administratif
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
TNI Tak Gentar Ancaman OPM
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…