Categories: SENTANI

Dana Konsumsi PON Belum Cair

SENTANI-Perhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua yang akan dipusatkan di Kabupaten Jayapura pada Oktober nanti tinggal menghitung hari.  Namun ternyata masih ada persoalan  mendasar lainnya yang boleh dikatakan sangat berpotensi menganggu jalannya kegiatan besar itu. Salah satunya terkait kebutuhan konsumsi. Karena sampai saat ini, dana untuk membiayai konsumsi pada perhelatan event bergengsi tersebut belum dikucurkan dari pemerintah pusat. 

“Kita berdoa saja, jadi sabar-sabar saja,” ujar Bupati Jayapura yang Ketua Klaster Sub PB PON Kabupaten Jayapura, Mathius Awoitauw, SE, M.Si sembari menghela napas panjang, ketika dikonfirmasi, Selasa (7/9). 

Namun demikian, dia berharap agar persoalan ini tidak berdampak pada menurunnya semangat dari kaum ibu yang terlibat langsung dalam persiapan bidang konsumsi untuk event PON tersebut. Karena memang untuk bidang konsumsi ini, uangnya sama sekali belum ada,  namun  mereka dituntut untuk terus bekerja. 

“Saya sudah sampaikan, jangan sampai ibu-ibu mogok,  kalau ibu-ibu ini mogok, konsumsi bisa kacau.  Itu persoalan besar, tidak boleh terjadi, jaga baik di situ,”ungkapnya. 

Terkait persoalan itu, pihaknya sudah bertemu langsung dengan pengurus PB PON Papua, di mana pihaknya berharap agar persoalan ini dicarikan solusi yang benar-benar menjawab masalah ini.  

“Kami sudah ketemu dengan Ketua harian PB PON,  Yunus Wonda, saya bilang jangan tunggu.  Kita sudah sepakat PON harus jalan,  kita harus cari cara untuk mengatasi persoalan ini,” ujarnya. 

Oleh karena itu, Bupati Jayapura dua periode itu berharap agar persiapan pembiayaan konsumsi ini tidak menunggu transfer dana dari pusat, tapi baik PB PON maupun Sub PB PON harus mencari jalan untuk mengatasi persoalan itu. 

Menurutnya, dana itu pasti ditransfer dari pusat, hanya saja persoalan waktunya yang masih belum diketahui kapan dilakukan. 

“Tidak boleh tunggu, kita ambil langkah. Waktu sudah tidak ada.  Kita harus melayani tamu yang datang per 15 September.  Tinggal 8 hingga 9 hari saja, mau tunggu apa lagi.  Harus kerja sekarang,”imbuhnya. (roy/tho) 

newsportal

Recent Posts

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

40 minutes ago

DPD PDIP Papua Tegas Tolak MBG, PSN, dan Kopdes

Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…

7 hours ago

Target Tahun 2028, Matangkan Persiapan dari Administrasi, Regulasi hingga Anggaran

Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…

1 day ago

Rawan Cerai, Anak Muda Jangan Buru-buru Menikah

Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…

1 day ago

Jelang Kunjungan Mendagri Kabupaten Jayapura Benahi Wajah Daerah

Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…

2 days ago

Warga Diminta Kesadaran Bayar Retribusi Sampah

Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…

2 days ago