Categories: SENTANI

Jalan Masuk Venue Cricket Dipalang

Sejumlah masyarakat pemilik ulayat atas tanah pembangunan venue Cricket yang terletak di belakang Kompi D ketika memalang jalan masuk ke dalam venue,  Kamis (7/1). ( FOTO: Robert Mboik Cepos)

Tuntut Pemerintah Selesaikan Sisa Tuntutan Ganti Rugi 

SENTANI-Sejumlah warga dari Suku Manuri memalang jalan masuk Venue Cricket yang terletak di Kampung Bambar, Distrik Waibu. Pemalangan itu sudah dilakukan sejak Jumat, (1/1).

“Kami palang karena sampai saat ini, sisa ganti rugi tanah kami belum dilunasi,”kata perwakilan masyarakat dari Suku Manuri, Frederik Manuri ketika ditemui media ini di Kampung bambar, Kamis, (7/1).

Frederik menjelaskan, aksi pemalangan itu sudah dilakukan 2 kali. Hal itu dilakukan karena pemerintah belum melakukan pembayaran terhadap sisa tuntutan ganti rugi dari masyarakat tersebut.

“Sekarang pemerintah tidak menjawab dan kami palang,”tegasnya.

Pihaknya berharap, pemerintah tidak menutup mata dengan kewajiban yang belum terpenuhi terkait pembayaran tuntutan ganti rugi itu. 

“Mereka janji 5 Januari, tapi sampai sekarang belum ada kejelasan,” ujarnya.

Dia enggan menyebutkan berapa jumlah sisa tuntutan ganti rugi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. 

Dia menegaskan, kewajiban yang belum dituntaskan oleh pemerintah itu sudah diketahui oleh pemerintah sendiri sehingga tinggal menyelesaikan tuntutan ganti rugi tersebut.

“Mereka sudah janji, tapi tidak tahu kapan mereka tepati janji itu,” tandasnya.

Pihaknya tidak akan melepas atau membuka palang itu sebelum pemerintah memberikan kejelasan untuk menyelesaikan pembayaran tuntutan tersebut. “Kalau pemerintah tidak tepati janjinya berarti kita bisa batalkan penyelenggaraan PON yang dilaksanakan di sini. Pemerintah harus menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap hak ulayat dari masyarakat itu,”ungkapnya.

Mengenai persoalan itu, pihaknya sudah mendatangi pemerintah baik di tingkat provinsi maupun daerah. “Kami sudah pernah ke provinsi dan dari provinsi mengatakan bahwa mereka hanya sebagai pelaksana, uangnya kabupaten yang bayar. Kemudian kami datang ke bupati dua kali, tapi tidak ada jawaban dan kami ketemu pertanahan. Tapi dari pertanahan bilang uangnya ada di provinsi,”pungkasnya. (roy/tho)

newsportal

Recent Posts

Temuan Pemborosan Anggaran Jadi Perhatian DPRP di APBD Perubahan

   Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan pembahasan tindak lanjut akan dilakukan oleh masing-masing…

9 hours ago

DPR Kota Jayapura Tetapkan 12 Raperda Dibahas Tahun Ini

  Regulasi ini mencakup empat (4) Raperda kategori APBD dan Delapan (8) Raperda Non-APBD guna…

10 hours ago

Mantan Bendahara Bunda PAUD Papsel Divonis 4 Tahun Penjara

Putusan Majelis Hakim Tipikor Jayapura tersebut  lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebelumnya yang…

11 hours ago

Pergaulan Bebas dan Faktor Ekonomi Jadi Penyebab 1000 Lebih Anak Berhenti Sekolah

  Sejumlah mama Papua datang dari berbagai Distrik di Kota Jayapura mengenakan sandal jepit, menggandeng…

12 hours ago

Stok Obat Menipis, Pelayanan Puskesmas Mopah Baru Terancam Terganggu

Kepala Puskesmas (Kapus) Mopah Baru Severina SH. Wiratwanti menyampaikan, stok obat, terutama jenis obat yang…

13 hours ago

Kemarau Panjang di Papua Pegunungan, Sejumlah Sumur Bor Milik Warga Mulai Mengering

Forecaster BMKG Wamena Ahmad Armanda menyatakan musim kemarau di wilayah Papua Pegunungan ini dimulai dari…

14 hours ago