Mantan Anggota DPRK Jayawijaya mengaku jika memang saat ini Jayawijaya membutuhkan rekonsiliasi, namun timbul pertanyaan rekonsiliasi ini dengan siapa, dan atas masalah apa, dua poin ini penting untuk disampaikan kepada publik , selain itu pelaku dan korban juga harus disampaikan, rekonsiliasi ini dilakukan secara adat Baliem dan itu didukung.
“Menjadi catatan dan perlu diketahui itu siapa korbannya, atas peristiwa apa, siapa pelakunya, siapa saja yang diajak rekonsiliasi atau berdamai ini harus jelas, dan aktifitas warga juga tak harus di berhentikan total tapi kegiatan pembatasan itu dilakukan dimana sehingga tak mengorbankan masyarakat umum,” Kata Festus.
Festus menambahkan, dalam pembatasan waktu aktifitas sehari dalam rekonsiliasi ini tidak ada jaminan kepada masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya setiap hari berjualan dipasar misalnya, konsekuensinya pemerintah harus membiayai mereka.
“Kalau dihentikan semua aktifitas kira-kira mereka -mereka ini bagaimana, dan siapa yang mau menjaminkan hidup mereka yang tergantung pada satu hari pendapatan misalnya, sehingga perlu ada revisi kembali ketentuan ini,” tutupnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal…
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan…
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan menyukseskan berbagai program prioritas yang dicanangkan…
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan 1.000 mahasiswa menerima bantuan pendidikan melalui program Mahasiswa Cerdas (Mace)…
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun…