Mantan Anggota DPRK Jayawijaya mengaku jika memang saat ini Jayawijaya membutuhkan rekonsiliasi, namun timbul pertanyaan rekonsiliasi ini dengan siapa, dan atas masalah apa, dua poin ini penting untuk disampaikan kepada publik , selain itu pelaku dan korban juga harus disampaikan, rekonsiliasi ini dilakukan secara adat Baliem dan itu didukung.
“Menjadi catatan dan perlu diketahui itu siapa korbannya, atas peristiwa apa, siapa pelakunya, siapa saja yang diajak rekonsiliasi atau berdamai ini harus jelas, dan aktifitas warga juga tak harus di berhentikan total tapi kegiatan pembatasan itu dilakukan dimana sehingga tak mengorbankan masyarakat umum,” Kata Festus.
Festus menambahkan, dalam pembatasan waktu aktifitas sehari dalam rekonsiliasi ini tidak ada jaminan kepada masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya setiap hari berjualan dipasar misalnya, konsekuensinya pemerintah harus membiayai mereka.
“Kalau dihentikan semua aktifitas kira-kira mereka -mereka ini bagaimana, dan siapa yang mau menjaminkan hidup mereka yang tergantung pada satu hari pendapatan misalnya, sehingga perlu ada revisi kembali ketentuan ini,” tutupnya. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut dia, pengembangan kopi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tetapi juga harus dilakukan…
Rustan mengatakan, pengelolaan dan optimalisasi PAD Kota Jayapura hingga saat ini masih perlu ditingkatkan.…
Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) untuk membangun Ekosistem Pendidikan Kepemimpinan, Pengelolaan…
Pembukaan PKKMB 2026 diselenggarakan secara hibrida dari Auditorium Uncen. Sebanyak 450 mahasiswa hadir secara…
Mereka masing-masing di antaranya Widi Hartoto, selaku Pemimpin Divisi Corporate Secretary Bank BJB periode 2020-2024;…
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…