“Kalau dilakukan seperti ini akan menimbulkan masalah baru dikalangan aparatur penegak perda dengan polisi baliem yang dibentuk ini, karena memang ada kesenjangan yang dilakukan pemerintah daerah,”beber Lucky Wuka.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memikirkan hal ini baik -baik agar tidak menjadi masalah baru yang akan dihadapi dan juga menghindari rasa ketidakadilan antara aparatur pemerintah di kabupaten Jayawijaya.
“Kami melihat kebijakan ini peru untuk di cermati lagi oleh pemerintah daerah, jangan sampai masalah ini menjadi polimik yang berujung konflik,”tutup Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan untuk TPP ASN sebesar Rp7,5 miliar, sementara THR mencapai Rp25…
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Halidin mengatakan laporan tersebut merupakan bentuk akuntabilitas lembaga pengawas pemilu atas…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Matius Pawara, menjelaskan bahwa rumah singgah tersebut disiapkan sebagai tempat…
Juru taktik Persipura, Rahmad Darmawan mengaku puas dengan etos kerja anak asuhnya. Menurutnya, pemusatan latihan…
Karena itu, menurutnya, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi fokus utama perusahaan daerah tersebut. “Air bersih…
General Manager Kantor Cabang PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional Sentani Jayapura, I Nyoman Noer…