“Kalau dilakukan seperti ini akan menimbulkan masalah baru dikalangan aparatur penegak perda dengan polisi baliem yang dibentuk ini, karena memang ada kesenjangan yang dilakukan pemerintah daerah,”beber Lucky Wuka.
Ia juga menyarankan agar pemerintah memikirkan hal ini baik -baik agar tidak menjadi masalah baru yang akan dihadapi dan juga menghindari rasa ketidakadilan antara aparatur pemerintah di kabupaten Jayawijaya.
“Kami melihat kebijakan ini peru untuk di cermati lagi oleh pemerintah daerah, jangan sampai masalah ini menjadi polimik yang berujung konflik,”tutup Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurut Dr. Methodius Kossay, data OAP yang akurat dan valid memang sangat krusial dalam menentukan…
Wakil Ketua I TP PKK Kabupaten Jayapura Anitha Hening Yocku dalam keterangannya di Jayapura, Kamis,…
"Generasi muda Papua adalah aset penting bangsa. Kita semua memiliki tanggung jawab bersama untuk membimbing,…
Kapolres Jayapura, AKBP Dionisius V.D.P Helan, memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) selama perayaan…
Menjelang perayaan Hari Raya Trisuci Waisak, umat Buddha di Kota Jayapura mulai sibuk bersiap. Vihara…
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua mendistribusikan bantuan logistik ke Kabupaten Mamberamo Raya mengantisipasi…