NABIRE– Pemerintah Provinsi Papua Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar apel kesiapsiagaan dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang aman, damai, tertib dan berintegritas di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
Apel Kesiapsiagaan ini diwali dengan pengecekan siap siaga penyelenggera pemilu, peserta pemilu, TNI/POLRI dan stake Holder di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire, Rabu, (23/1).
Apel kesiapsiagaan pemilu ini turut melibatkan TNI-Polri, ASN dan penyelenggara Pemilu dan Bupati Se-Provinsi Papua Tengah.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengungkapkan diketahui bersama bahwa perkembangan dinamika sosial politik belakangan ini telah memberi dampak secara signifikan kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Beberapa gejala yang nampak kepermukaan, seperti munculnya berbagai bentuk peristiwa konflik, masuknya paham dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi pancasila, aksi separatis dan aksi terorisme, permasalahan kerukunan umat beragama, tantangan ekonomi serta dinamika sosial masyarakat lainnya yang dapat berdampak pada terjadinya gangguan yang cenderung mengarah kepada instabilitas NKRI,” ungkap Ribka Haluk dalam apel gabungan kesiapsiagaan pemilu damai.
Haluk juga mengatakan, salah satu hal penting yang perlu menjadi atensi atau perhatian bersama adalah agenda nasional yakni pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024. Pemerintah pusat bersama DPR RI dan penyelenggara Pemilu telah sepakat menetapkan pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilukada serentak pada tanggal 27 November 2024.
“Pada Pemilu 14 Februari 2024 akan diikuti oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Papua tengah sebanyak 1.128.844 pemilih, yang tersebar di 4.484 TPS di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah,” Kata Haluk.
Ribka Haluk menjelaskan, Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia, ini merupakan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan. Tentunya hal ini merupakan sejarah dan hajaan besar yang akan menentukan masa depan Provinsi Papua Tengah dalam lima tahun kedepan, sehingga menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka menyukseskannya.
Ribka Haluk menjelaskan dalam dinamikanya, terdapat berbagai tantangan terkait pelaksanaan pemilu dan pemilukada 2024. Dimana tantangan tersebut antara lain politik identitas, money politik, ujaran kebencian dan hoax, netralitas ASN, potensi konflik pendukung antar paslon, sengketa hasil pemilu serta situasi lainnya yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak 2024.
“Berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang diterbitkan Bawaslu (sebelum dibentuk DOB di Papua), wilayah Tanah Papua masuk dalam kategori rawan sedang. Selain itu dalam IKP Kabupaten/kota beberapa daerah di wilayah Papua Tengah masuk dalam kategori rawan tinggi seperti di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire,” katanya.
Maka dari itu, Ribka Haluk mengharapkan penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Penyelenggara Pemilu saja, dalam hal ini KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), akan tetapi menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan.
“Oleh karena itu saya menghimbau agar petakan daerah-daerah rawan gangguan keamanan, lakukan langkah antisipasi sehingga gangguan keamanan dalam pelaksanaan pemilu bisa dicegah secara lebih dini sehingga semua tahapan pemilu berjalan aman dan lancer,” ujarnya.
Ia menambahkan agar seluruh stehkolder terlebih khusus apparat keamanan bersama pemerintah daerah untuk melakukan langkah pencegahan yang mengganggu stavlitas keamanan dengan melakukan pencegahan peredaran minuman beralkohol selama proses persiapan dan pelaksanaan pemilu.
“Lalu bersama kita cegah penyakit sosial Masyarakat, pelarangan membawa senjata tajam yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, penertiban lalu lintas untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan mencegah terjadinya provokasi dan berita hoax antar pendukung partai politik,” pungkasnya.
”Melalui apel ini juga saya harapkan, agar kita dapat meningkatkan kolaborasi bersama dalam rangka mendukung sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada Serentak yang damai dan aman tahun 2024,” harap Haluk.
Sementara itu, Ketua KPU Papua Tengah, Jennifer Darling Tabuni menambahkan, Penandatangan integritas dalam apel siaga hari ini mengikat pemerintah, penyelenggara pemilu, pesera Pemilu, dan stakeholder untuk taat dengan aturan yang ada dan melaksanakan pemilu dengan bertanggung jawab.
’’ Saya harap, Pemerintah, TNI/POLRI, Penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan stake holder bisa sama-sama peduli dan bangun demokrasi yang sehat dengan mematuhi semua aturan yang ada,’’ tambah Tabuni. (tft)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos