

Ketua Sementara DPRK Jayawijaya Lucky Wuka (foto:Denny/Cepos)
WAMENA– Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Jayawijaya meminta kepada Pemerintah daerah untuk untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan anggaran yang ada.
Ketua DPRK Jayawijaya Lucky Wuka menyatakan sejak kemarin anggota DPRK Jayawijaya telah melakukan pertemuan bersama pemerintah daerah dan seluruh OPD yang ada dan melakukan pembagian program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2026 mendatang.
“Kami mengharapkan ada penyesuaian antara anggaran yang tersedia dengan program dan kegiatan yang direncanakan, sebab di tahun -tahun sebelumnya terjadi seperti itu pagunya kurang namun program dan kegiatan terlalu banyak,”Katanya di kantor Bupati Jayawijaya Rabu (16/4)
Menurutnya, DPRK jayawijaya mengharapkan untuk tahun depan hal seperti ini jangan lagi terjadi, pemerintah harus menyeimbangkan anggaran dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan, selain itu hasil reses dari Anggota DPRK yang dimasukan kepada OPD teknis itu selali diabaikan.
“Kami berharap untuk tahun ini dan tahun berikutnya jangan lagi terjadi seperti itu, pengalaman dari tahun sebelumnya kalau kami keluar reses dan memasukan itu dalam pokok pikiran tidak ditindak lanjuti oleh OPD,”tegas Lucky Wuka.
“Kalau kepentingannya untuk masyarakat mari kita jalan bersama, namun kalau kepentingannya untuk lain -lain kita tetap akan melakukan pengawasan terhadap itu sesuai dengan tugas dan fungsi kami selaku dewan,” tutupnya (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Selain program mudik gratis, Mathius mengatakan Pemprov Papua juga menyiapkan subsidi transportasi laut sebagai…
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…