WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua pegunungan memastikan jika untuk dana transfer dari Pusat wilayah tersebut yang meliputi 8 Kabupaten mencapai Rp 14 Trilyun, oleh karena itu pemerintah akan mengawal anggaran tersebut agar bisa menyentuh seluruh masyarakat disana.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr.Velix Vernando Wanggai SIP, MPA menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan siap mengawal Rp14 triliun dana transfer pemerintah pusat kepada delapan kabupaten dan provinsi pada Tahun 2024 agar bisa menyentuh seluruh warga di sana.
“Dana itu untuk menyentuh semua kalangan. Jadi kita lihat mana intervensi kita untuk penguatan orang asli Papua, masyarakat Nusantara. Saya pikir ini sebuah prasyarat untuk kita mewujudkan keamanan sosial, ketertiban sosial untuk kita di Papua Pegunungan,” ungkapnya Saat menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) secara digital di gedung Tongkonan Wamena Senin, (18/12)
Velix mengatakan dana itu merupakan intervensi dan pendekatan baik negara kepada masyarakat Papua. ada juga dana-dana dekonsentrasi yang nantinya disalurkan pemerintah pusat untuk Papua Pegunungan pada tahun yang sama. Besarannya mencapai Rp1,9 triliun.
“Sebenarnya ada beberapa sumber dana lain yang sebetulnya mengalir ke Provinsi Papua Pegunungan yang melalui dunia badan usaha milik negara (BUMN) dan sebagainya,” katanya
Ia mengharapkan pembiayaan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan dan aspek kehidupan sosial dari dana itu dikelola dengan baik sesuai perencanaan awal di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Alokasi harus sesuai perencanaan karena di situ akan ditentukan siapa yang menerima, berapa jumlahnya, strategi tahapan, semua harus ada pegangan perencanaanya,” jelasnyua
PJ Gubernur Papua pegunungan juga mengingatkan kepala daerah agar mempersiapkan bahkan menempatkan orang-orang handal dalam mengelola dana itu, sebab dirinya meyakini sumber daya manusia yang handal mampu menentukan kualitas anggaran yang diterima masing-masing pemerintah.
“Dengan dana yang sekitar Rp14 triliun ini, berartikan membutuhkan SDM, pegawai yang baik. Baik yang berasal dari ASN maupun P3K karena mereka adalah SDM yang mengelola anggaran besar dari berbagai sumber,” tegasnya
Menurutnya , Poin penting lainnya yang menjadi perhatian gubernur adalah menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi hingga ke kabupaten yang harus terus terjaga. Sehingga penting sekali dari sisi kelembagaan adalah kolaborasi pembiayaan. (jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos