Categories: PEGUNUNGAN

Pemprov Bakal Mengawal Transfer Pusat Rp 14 Trilyun Untuk 8 Kabupaten

WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua pegunungan memastikan jika untuk dana transfer dari Pusat wilayah tersebut yang meliputi 8 Kabupaten mencapai Rp 14 Trilyun, oleh karena itu pemerintah akan mengawal anggaran tersebut agar bisa menyentuh seluruh masyarakat disana.

  Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Dr.Velix Vernando Wanggai SIP, MPA menyatakan pemerintah Provinsi Papua pegunungan  siap mengawal Rp14 triliun dana transfer pemerintah pusat kepada delapan kabupaten dan provinsi  pada Tahun 2024 agar bisa menyentuh seluruh warga di sana.

“Dana itu untuk menyentuh semua kalangan. Jadi kita lihat mana intervensi kita untuk penguatan orang asli Papua, masyarakat Nusantara. Saya pikir ini sebuah prasyarat untuk kita mewujudkan keamanan sosial, ketertiban sosial untuk kita di Papua Pegunungan,” ungkapnya  Saat menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) dan buku daftar alokasi transfer ke daerah (TKD) secara digital di gedung Tongkonan Wamena  Senin, (18/12)

  Velix mengatakan dana itu merupakan intervensi dan pendekatan baik negara kepada masyarakat Papua. ada juga dana-dana dekonsentrasi yang nantinya disalurkan pemerintah pusat untuk Papua Pegunungan pada tahun yang sama. Besarannya mencapai Rp1,9 triliun.

“Sebenarnya ada beberapa sumber dana lain yang sebetulnya mengalir ke Provinsi Papua Pegunungan yang melalui dunia badan usaha milik negara (BUMN) dan sebagainya,” katanya

Ia mengharapkan pembiayaan pembangunan ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, kesehatan dan aspek kehidupan sosial dari dana itu dikelola dengan baik sesuai perencanaan awal di tingkat kabupaten maupun provinsi.

  “Alokasi harus sesuai perencanaan karena di situ akan ditentukan siapa yang menerima, berapa jumlahnya, strategi tahapan, semua harus ada pegangan perencanaanya,” jelasnyua

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos
Tags: PAPUApemprov

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

1 day ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

1 day ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

1 day ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

1 day ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

1 day ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago