Menolak Rencana Pelantikan PJ Bupati Jayawijaya dan Pelantikan Anggota MRP Papua Pegunungan
WAMENA – Pemerintah Provinsi Papua pegunungan merencanakan untuk melakukan pelantikan PJ Bupati Jayawijaya dan juga 42 Anggota MRP dari 8 Kabupaten pada Selasa (19/12) hari ini, namun dalam agenda rencana tersebut masih ada beberapa masalah yang ditimbulkan dalam masyarakat yang mengakibatkan kantor Gubernur di palang dan rencana aksi demo yang dilakukan masyarakat menolak PJ Bupati.
Untuk pemalangan yang dilakukan di kantor Gubernur Papua pegunungan dipicu dari adanya dugaan pergantian nama calon anggota MRP Papua Pegunungan yang diusulkan dari setiap kabupaten oleh pemerintah pusat sehingga masyarakat meminta agar pelantikan tersebut ditunda, bahkan mereka ingin bertemu dengan PJ Gubernur Papua Pegunungan untuk menanyakan masalah ini.
Sementara Forum Peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya meminta kepada Presiden dan Mentri Dalam Negeri untuk menetapkan PJ Bupati Jayawijaya sesuai dengan usulan DPRD Kabupaten Jayawijaya melalui undang –undang nomor 10 tahun 2016 dan peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 2023 tentang penetapan PJ Bupati harus melihat usulan DPRD dan Pemerintah daerah dengan prinsip demokrasi.
“ Sengan tegas menolak PJ Sekda Papua pegunungan Dr. Sumule Tumbo, dilantik sebagai PJ Bupati Jayawijaya, kami mendesak kepada Presiden dan menteri dalam Negeri segera lantik PJ Bupati Jayawijaya sesuai dengan usulan DPRD dan Pemerintah daerah Kabupaten Jayawijaya,” tegas Penanggungjawab Forum peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya Emanuel Ikinia
Ia juga menegaskan dan meminta kepada Wamendagri berhenti intervensi urusan PJ Bupati Jayawijaya dengan urusan pribadi. Mereka juga mendesak DPRD Kabupaten Jayawijaya segera batalkan pelantikan Penjabat Bupati Jayawijaya.
“Pernyataan ini apabila tidak diindahkan maka Forum Peduli Demokrasi Masyarakat Jayawijaya akan melakukan mobilisasi massa yang besar akan melakukan aksi demostrasi untuk melumpuhkan system pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan,” tegas Ikinia
Secara terpisah PJ Penjabat Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai mengimbau warga mewujudkan keamanan jelang pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Pegunungan dan pelantikan Penjabat Bupati Jayawijaya yang direncanakan berlangsung Selasa, 19 Desember 2023.
Velix Wanggai mengatakan panitia seleksi anggota MRP telah mengirim nama-nama calon anggota yang nantinya dilantik. Calon-calon itu merupakan perwakilan dari perempuan, adat maupun agama. Kami memberikan apresiasi kepada pimpinan gereja, tokoh-tokoh adat, pimpinan perempuan yang sudah terwakili. Karena ini rumah baru jadi mari kita menjaga kita punya rumah yang aman, nyaman dan damai,” jelasnya
Dirinya mengajak berbagai pihak yang tidak lolos sebagai anggota MRP agar menerima proses seleksi yang sudah mulai dilakukan sejak pertengahan Tahun 2023. siapa pun yang memang belum mendapat amanah ini, akan bekerja dalam ruang-ruang pengabdian yang lain,
Gubernur juga belum mengetahui sosok yang nantinya dilantik untuk mengisi posisi jabatan bupati Jayawijaya yang telah kosong setelah Jhon Banua dan Marthin Yogobi resmi mengakhiri masa jabatan pada 8 Desember 2023,
Menurutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jayawijaya, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah mengusulkan sejumlah calon untuk mengisi posisi penjabat Bupati Jayawijaya namun masih menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri.
“Keputusannya semua di pemerintah karena regulasinya adalah pemerintah pusat yang mengeluarkan untuk mendapatkan siapa penjabat di sebuah kabupaten. Saya belum peroleh bocoran siapa PJ Jayawijaya,” katanya.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, Pelantikan anggota MRP Papua Pegunungan Periode 2023 – 2028 rencananya berlangsung pada Selasa 19 Desember 2023 di Hotel Grand Baliem, sementara untuk pelantikan penjabat bupati rencananya berlangsung di Kantor Gubernur Papua Pegunungan.(jo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos