“Regulasi dan undang -undang yang berlaku adalah petunjuk arah jalan pemerintahan, karena itu kita harus patuh mengikuti rambu -rambu, ibaratnya kalau lampu merah harus berhenti, jangan jalan terus karena bisa kecelakaan,”tegasnya.
“Tidak hanya itu PKs ini juga dilakukan dengan BPK, Kejaksaan sebab dalam pemerintahan yang baru ini kita perlu pendampingan karena Papua Pegunungan belum punya pengalaman atau landasan seperti provinsi yang lainnya,”Kata Mantan Bupati Tolikara.
Mantan Bupati Mamberamo Raya juga menambahkan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan seperti bayi yang baru lahir, sehingga membutuhkan tuntutan dan bimbingan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah tertinggi dan termahal di seluruh indonesia. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Dengan posisi sebagai ekonomi terbesar di kawasan dan anggota G20, ia menyebut bahwa Indonesia memiliki…
Ia menyebutkan bahwa tahapan pendaftaran dibuka pada bulan Februari bulan depan. Bahkan jumlah formasi yang…
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Boby Awi menjelaskan bahwa kenaikan target tersebut seiring…
Menurutnya, LHP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cerminan sejauh mana pengelolaan keuangan…
Pelantikan sejumlah staf khusus ini oleh Fakhri menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Lantaran,…
"Total seluruh penduduk di wilayah Papua sebanyak 4,58 juta jiwa. Untuk Provinsi Papua sebanyak 1,10…