“Regulasi dan undang -undang yang berlaku adalah petunjuk arah jalan pemerintahan, karena itu kita harus patuh mengikuti rambu -rambu, ibaratnya kalau lampu merah harus berhenti, jangan jalan terus karena bisa kecelakaan,”tegasnya.
“Tidak hanya itu PKs ini juga dilakukan dengan BPK, Kejaksaan sebab dalam pemerintahan yang baru ini kita perlu pendampingan karena Papua Pegunungan belum punya pengalaman atau landasan seperti provinsi yang lainnya,”Kata Mantan Bupati Tolikara.
Mantan Bupati Mamberamo Raya juga menambahkan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan seperti bayi yang baru lahir, sehingga membutuhkan tuntutan dan bimbingan dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah tertinggi dan termahal di seluruh indonesia. (jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Papua Pegunungan mendorong penyelenggaraan pekan olahraga daerah atau Porda guna…
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PSSI Papua, Arya Sinulingga, akan melakukan koordinasi dengan pengurus PSSI Papua…
Presiden Direktur NCK, Owen Rahadiyan, mengaku puas terhadap perkembangan permainan tim selama masa pemusatan latihan…
- Sebanyak 89 crosser akan saling adu kecepatan pada Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Grasstrack Region VI,…
Theo menilai kasus dugaan penyanderaan itu masih belum jelas karena adanya perbedaan informasi antara pihak…
Merespon terkait dengan kasus tersebut, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, M.Hum., menegaskan…