Categories: PEGUNUNGAN

4 DOB Di Papua dan Papua Barat Mulai Di Evaluasi Kemendagri

Evaluasi Dimulai Dari Papua Pegunungan, Papua selatan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya

WAMENA– Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia memastikan jika bakal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan terhadap 4 DOB di Papua dan Papua barat yang telah berjalan selama setahun dan evaluasi tersebut dimulai dari Provinsi Papua Pegunugan.

Wakil Mentri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, SH, MH Kementrian Dalam Negeri RI usai di sahkan undang -undang nomor 14,15, 16 dan undang -undang 29 ini telah berjalan setahun pemerintahan di 4 wilayah DOB oleh karena itu Kemendagri akan melakukan evaluasi jalannya pemerintahan selama setahun.

“Setahun pelaksanaan pemerintahan di 4 DOB  yang pertama kali juga dilakukan dimulai dari Provinsi Papua Pegunugan atau di Wamena, nanti setelah dari sini Kita akan ke Papua selatan, Papua tengah dan Papua barat daya,”ungkapnya dalam persiapan evaluasi di Wamena Jumat (17/11)

Menurutnya, Evaluasi yang di mulai dari Papua Pegunugan sampai ke Papua barat daya merupakan Petunjuk yang di berikan Kemendagri untuk menata DOB ini supaya bisa meletakan fondasi yang kuat pada awal pemerintahan oleh karena itu pencapaian PJ Gubernur yang lama nanti akan dilanjutkan ke Pj Gubernur yang baru.

“Ini khusus untuk Papua Pegunugan apa yang telah dilakukan pejabat yang lama, akan di evaluasi dan dilanjutkan oleh PJ Gubernur yang baru, sehingga apa yang belum sempat di selesaikan bisa jadi atensi khusus,”jelas Wempi Wetipo.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago