Ia mengaku akan melibatkan tim verifikator dari BKD Provinsi Provinsi Papua dan akan mendengarkan secara langsung yang telah melaksanakan perekutan Honorer K2 tersebut agar pemerintah juga bisa mengambil langkah untuk memberikan kepastian layanan kepada honorer K2 di lingkungan pemda Jayawijaya.
“kita bersyukur bisa terus membangun koordinasi yang baik agar bisa dicarikan solusi yang tepat untuk kepentingan bersama,”bebernya.
Ditempat yang sama kepala BKD Kabupaten Jayawijaya Hironimus Hubi, S.Sos menyatakan masalah yang terjadi hingga Honorer K2 ini menggantung meskipun tahun lalu sudah diumumkan namun tahun kelulusan dari honorer k2 ini menjadi masalah karena ketentuannya itu per 31 Agustus 2015 terakhir.
“kalau dari OPD mereka datang membawa berkas dengan tahun kelulusan 2016.2017,2018 otomatis itu tidak bisa dan tandanya dia itu masih sekolah , ketentuannya memang per 31 Agustus 2015 diatas itu tidak bisa,”tegas Hiron
Ia juga menambahkan terkait dengan adanya permainan dalam perekutan Honorer K2, itu diserahkan langsung kepada masing –masing OPDnya, sementara BKD hanya menerima yang sudah jadi, sehingga taka da sangkut pautnya dengan dengan BKD. (jo
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Plt Kepala Bidang Perdagangan Yosep Tatogo, S.Sos menyatakan terkait dengan layanan pengaduan konsumen untuk pengaduan…
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mimika meminta masyarakat pesisir dan para nelayan untuk meningkatkan…
Kondisi fasilitas publik itu saat ini sangat memprihatinkan. Bangunannya tampak kosong, kotor, dan tidak terawat…
Tim Kolaborasi Pesta Babi menegaskan, Mama Yasinta merupakan sosok yang telah lama memperjuangkan hak-hak masyarakat…
PT Freeport Indonesia (PTFI) melepaskan (restocking) 10.000 bibit ikan baramundi dan 1.000 kepiting bakau di…
Dengan lantang, para pemuda ini meneriakkan slogan “Tolak PSN, Papua Bukan Tanah Kosong”. Seruan tersebut…