

Rapat BPKAD Provinsi Papua Pegunungan dengan Pertamina, kepolisian dan Pemilik APMS yang ada di Wamena di ruang rapat Kantor Gubernur Papua Pegunungan yang dipimpin oleh Asisten II Setda Provinsi Papua Pegunungan Dr. Lukas W Kosay, SE, MSi Senin (17/5) kemarin. (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA– Guna meningkatkan pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menyiapkan sistem barcode di Agen Premium Dan Minyak Solar (APMS). Upaya ini sekaligus untuk pengawasan pengisian BBM yang selama ini menjadi masalah.
Kepala Bidang Perencanaan dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPPKAD Papua Pegunungan Laurensius Saluz, S.AP, M.AP mengatakan, rapat ini untuk membahas potensi penerimaan daerah khususnya pajak pendapatan kendaraan bermotor karena pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
“Ada lima kewenangan Pemda untuk mengoptimalkan PAD, antara lain, pajak kendaraan balik motor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok.”ungkapnya Selasa (18/3)
Menurutnya, dalam Rapat Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Papua Pegunungan bersama kepolisian dan Pertamina untuk membahas rencana penggunaan sistem barcode di Wamena juga membahas optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Papua Pegunungan.
Page: 1 2
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Papua menilai tingginya ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah…
–Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah…
Menurut Yunus, praktik penagihan uang kepada setiap pengunjung yang melintas di kawasan tersebut tidak dapat…
Festival yang berlangsung di halaman Kantor DPR Papua dan Kampus Universitas Cenderawasih itu bukan…
Program jemput bola yang dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Jayapura terus menunjukkan…
Menurutnya, mata rantai penyalahgunaan Solar subsidi harus segera diputus karena dampaknya sudah sangat merugikan…