

Kepala Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan masyarakat Kampung Dr. Margaretha Rumbekwan, S.Sos, MSi (foto:Denny/ Cepos)
WAMENA – Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung saat ini sedang mempersiapkan inovasi -inovasi tertentu untuk bagaimana pihaknya bisa mendata orang asli Papua di Provinsi Papua pegunungan dengan dimulai dari pendataan marga setiap masyarakat agar ini bisa membantu.
Kepala Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan masyarakat Kampung Dr. Margaretha Rumbekwan, S.Sos, MSi menyatakan data marga dari masyarakat ini bisa membantu dan kalau sudah didapatkan, pihaknya bisa mengetahui secara pasti, ada juga langkah inovasi lain yang sudah dilakukan di Kabupaten mamberamo tengah.
“Kita mencoba untuk tahapan awal pendaraan orang asli Papua dilakukan dengan cara mendata marga, untuk kabupaten Mamberamo tengah kami tak melakukan pendataan kepada OAP karena sudah ada dalam data base, kami hanya melakukan pendataan bagi warga pendatang disana,”ungkapnya jumat (13/10) kemarin.
Kata Margaretha, pihaknya akan melaporkan kepada pemerintah pusat dalam hal ini dirjen kependudukan apabila diijinkan maka pihaknya akan membuat SIAK OAP dimana Dukcapil akan mendata dari 8 Kabupaten yang ada di wilayah ini.
“Tentunya ini merupakan inovasi baru yang membuat kita harus berlari mengejar, sehingga yang datang dari luar ini tinggal mengikuti, oleh karena itu kami sangat berharap dukungan dari semua pihak,”katanya.
Page: 1 2
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Papua memberikan perhatian serius terhadap isu masuknya…
Akademi Teknologi Laboratorium Medik Papua menyoroti tingginya ancaman tiga penyakit berbahaya di Papua, yakni malaria,…
Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK saat memimpin pendataan kerugian material…
Selain menetapkan tersangka, aparat kepolisian juga masih merangkum sejumlah laporan polisi yang masuk pasca insiden…
Peristiwa ini langsung memicu sorotan tajam lantaran terjadi di lingkungan tempat ibadah, sebuah ruang aman…
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menegaskan gereja dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran dalam…