

Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A didampingi Pj Ketua TP PKK Papua Pegunungan Ny Herwin Wanggai, melihat uji coba program makan bergizi gratis (MBG) yang dilakukan secara mandiri, November lalu. (foto:Denny/ Cepos)
Dukung Kebijakan Presiden, Sesuai Kemampuan Keuangan Daerah
WAMENA– Pemprov Papua Pegunungan memastikan akan menerapkan cost sharing baik dari Provinsi dan Kabupaten sehingga standar harga makan bergizi gratis (MBG) yang digunakan menjadi Rp 30.000 per Siswa.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A pihaknya akan menunggu kebijakan nasional terkait dukungan pembiayaan MBG yang diberikan kepada Provinsi Papua Pegunungan dan diberikan juga kepada 8 kabupaten sebagai sebuah dana awal.
“Beberapa program pemerintah biasanya ada cost sharing, sehingga kami dari pemerintah Provinsi Papua Pegunungan di tahun 2025 sudah menyiapkan anggaran untuk memberikan pendampingan apabila sudah ada kebijakan dukungan anggaran dari badan Gizi nasional,” ungkapnya Velix di Wamena Sabtu (11/1) malam.
Kata Velix, Pemprov Papua Pegunungan siap dari sisi pendanaan termauk dengan 8 pemerintah kabupaten, di bulan November dan Desember pihaknya sudah melakukan ujicoba pola makan bergizi gratis, di beberapa sekolah seperti SD Inpres Napua dan beberapa TK negeri maupun dari swasta dari penyajiannya pilihan seperti hipere, keladi maupun nasi dan menu tambahan lain.
“Kami juga sudah memperhitungkan berapa biaya satu porsinya, sehingga jika nasional Rp 10.000 sampai dengan Rp 15000, kami dalam konteks ini menyiapkan Rp 30.000 per siswa, ini yang kami sudah lakukan ujicoba, sehingga pembiayaan itu yang kita alokasikan di tahun 2025 ini,” katanya
Ia juga menyebutkan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan 8 kabupaten untuk mendukung pembiayaan dari Badan Gizi Nasional ini disiapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, karena memang tak bisa sepenuhnya menggunakan anggaran pemerintah pusat khususnya untuk stadar harga menyajian MBG.
Velix mengaku untuk saat ini 8 kabupaten yang ada di wilayah Papua pegunungan belum menerapkan program tersebut karena selama 3 bulan ini baru dilakukan ujicoba di 26 Provinsi di Indonesia, dan Papua Pegunungan belum dipilih untuk ujicoba itu, namun saat ini merupakan waktunya untuk melakukan ujicoba bagaimana pola penyajiannya, kualitas pilihan menunya, pelayanannya, harus dilakukan uji coba.(jo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Dalam pandangannya, kenaikan drastis ini melahirkan pertanyaan mendasar di benak publik: "Gaji hakim naik, rakyat…
“Untuk saat ini semua masih bisa terjadi. Pemain asing yang pasti kita sedang mencari. Tiga-tiganya…
Direktur Eksekutif POHR, Thomas Ch. Syufi, menegaskan bahwa karya tersebut bukan sekadar dokumenter biasa, melainkan…
Menurutnya, film Pesta Babi membuka ruang diskusi publik terkait persoalan besar yang selama ini dirasakan…
Sejak pukul 05.30 WIT panitia hari-hari besar Islam (PHBI) Provinsi Papua sudah mempersiapkan tempat di…
TPNPB Kodap XVI Yahukimo juga lanjut Sebby mengancam akan terus melakukan patroli dan operasi terhadap…