

Rapat Evaluasi Penyaluran Dana desa yang melibatkan 328 Kepala Kampung dan 40 kepala Distrik di Wio 1 Kantor Bupati Jayawijaya SelasRapat Evaluasi Penyaluran Dana desa yang melibatkan 328 Kepala Kampung dan 40 kepala Distrik di Wio 1 Kantor Bupati Jayawijaya Selasa (4/11) (foto:Denny/ Cepos)a (4/11) (foto:Denny/ Cepos)
Wabup: Masih Ada Kades Yang Kelola Anggaran Diluar Juknis
WAMENA – Guna memastikan dana desa tahap pertama langsung turun kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Jayawijaya melakukan rapat evaluasipengelolaan dana desa tahap pertama, dimana meskipun dipastikan turun kelapangan namun masih ada kampung yang belum melakukan pengelolaan seperti juknis dan edaran bupati yang dikeluarkan.
Wakil Bupati Jayawijaya Ronny Elopere, S.IP, M.KP menyatakan 328 Kepala Kampung dan 40 kepala distrik di hadirkan dalam rapat ini untuk melakukan evaluasi penyaluran dana desa, apakah sudah benar -benar diturunkan kepada masyarakat yang benar -benar punya hak untuk mendapatkan atau tidak, namun semua sudah turun ke masyarakat.
“Penyaluran kali ini dipastikan turun ke masyarakat, dan tidak seperti kemarin yang di salurkan di jalan-jalan, di kota Wamena, namun kali ini kami apresiasi karena dana itu bisa sampai ke kampung dan sudah tersalurkan ke masyarakat kecil,”ungkapnya Selasa (4/11) di Kantor Bupati Jayawijaya.
Ia juga menekankan kepala Distrik dan Kepala Kampung adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, namun sering dilihat ada saja laporan yang masuk apabila pencarian dana desa itu pengelolaannya masih ada yang tidak sesuai juknis atau harapan, laporan dari masyarakat terlalu banyak dari kantor hingga dirumah.
“Gunakan dana itu sesuai dengan juknis yang ada jangan lebih dan jangan kurang seperti yang dilakukan kepala kampung hubikiak apa yang dilakukan sesuai juknis yang ada sehingga tidak ada laporan ketidak puasan dari warganya,”beber Ronny Elopre
Page: 1 2
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…