

Kasatpol PP Pemkab Jayawijaya Nickolas Itlay, S.STP, M.Si (foto:Denny/ Cepos)
Kasatpol PP Tegaskan Polisi Baliem Tidak Hilangkan Satpol PP, Dan Tidak Lampaui Kewenangan TNI/Polri
WAMENA – Pembentukan Polisi Baliem yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan perpanjangan tangan dari pelayanan pengamanan di wilayah distrik, sehingga usai mengikuti pelatihan mereka bisa melaksanakan tugas di wilayahnya masing -masing tentunya dengan membangun koordinasi kerja dengan Satpol PP Pemkab Jayawijaya.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Jayawijaya Nickolas Itlay, S.STP, M.Si menyatakan Satpol PP dan Polisi Baliem yang baru saja di bentuk oleh pemerintah daerah memiliki tugas dan peran yang sama, hanya saja sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah mereka diberikan kewenangan untuk lebih berperan di distrik.
“Pembentukan Polisi Baliem ini menyangkut visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya untuk memberikan pengamanan di tingkat distrik, sehingga di Distrik itu perlu ada perwakilan dari satuan-satuan Polisi Baliem,”ungkapnya Kamis (3/7) di Wamena
Menurutnya, sebutan Satpol PP atau satpol B itu sama saja, hanya saja orang terganggu dengan sebutan Polisi Baliem, mereka akan bertugas sama dengan Satpol PP di 40 Distrik, karena mereka direkrut dari keterwakilan distrik itu dua orang sehingga kedepan apabila ada kejadian, situasi apapun disana yang kurang kondusif mereka berindak sebagai pengamanan dan menjaga kamtibmas di distrik itu termasuk tugas mereka.
“Polisi Baliem juga bergerak tidak melampaui kewenangan dari TNI/Polri namun ada tahapan -tahapan yang harus dilakukan seperti Satpol PP sebagai penegak perda dan menangani kamtibmas yang ada di kota dan pinggiran kota, namun kini bertambah di distrik karena sudah ada Polisi Baliem yang nanti ditugaskan disana.”jelas Nickolas
Page: 1 2
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…