Sementara itu, Sekretaris DLHKP Papua Tengah Alexander Pekei menjelaskan bahwa optimalisasi absen digital pemerintah meliputi pemilihan sistem presensi yang sesuai regulasi seperti Simpegnas BKN, peningkatan infrastruktur digital literasi untuk efisiensi pengelolaan kepegawaian.
“Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kendala manual, mempercepat proses administrasi, dan menciptakan data kehadiran yang lebih akurat dan transparan serta memudahkan pemantauan kinerja ASN dan memastikan kepatuhan terhadap aturan kehadiran, mendukung birokrasi yang bersih,” tuturnya.
Proses ini dilakukan sejalan dengan arahan nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif.
“Berdasarkan surat Menteri PANRB tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 serta UU Nomor 20 Tahun 2023 belum secara detail mengatur sistem absensi ASN, fokusnya lebih pada struktur kepegawaian dan sistem manajemen ASN,” pungkas Pekei.
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Benhur menjelaskan, kerusakan gazebo tersebut murni karena alam. Bahkan, pohon kelapa yang menjadi pelindung abrasi…
Menurut Muchlis Karim, selama ini Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan pelaporan LHKPN dengan baik dan…
Jika selama ini UKS sering dianggap sebagai ruang perawatan sederhana, melalui revitalisasi ini peran UKS/M…
Plt. Sekda menyoroti rendahnya tingkat kehadiran ASN pada apel wilayah tersebut. Berdasarkan laporan dari masing-masing…
Ipda Sewang menjelaskan, kedua tersangka tersebut diamankan Polsek Elikobel di Kampung Bupul Indah, Distrik Elikobel,…
Muchlis Karim menegaskan bahwa OPD bersama para bendahara diminta untuk segera melengkapi seluruh bukti…