Sementara itu, Sekretaris DLHKP Papua Tengah Alexander Pekei menjelaskan bahwa optimalisasi absen digital pemerintah meliputi pemilihan sistem presensi yang sesuai regulasi seperti Simpegnas BKN, peningkatan infrastruktur digital literasi untuk efisiensi pengelolaan kepegawaian.
“Upaya ini dilakukan untuk mengurangi kendala manual, mempercepat proses administrasi, dan menciptakan data kehadiran yang lebih akurat dan transparan serta memudahkan pemantauan kinerja ASN dan memastikan kepatuhan terhadap aturan kehadiran, mendukung birokrasi yang bersih,” tuturnya.
Proses ini dilakukan sejalan dengan arahan nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif.
“Berdasarkan surat Menteri PANRB tentang Penggunaan Absensi Berbasis Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah, Nomor B/2338/M.PANRB/06/2016 serta UU Nomor 20 Tahun 2023 belum secara detail mengatur sistem absensi ASN, fokusnya lebih pada struktur kepegawaian dan sistem manajemen ASN,” pungkas Pekei.
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri meminta seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak menahan Pendapatan…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, mengatakan kebutuhan susu bagi balita menjadi salah…
Rustan menjelaskan, setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan bantuan yang disalurkan telah disesuaikan dengan kebutuhan…
Pemerintah Kota Jayapura memperkuat penanganan pascakebakaran yang melanda kawasan Dok V, Kelurahan Mandala, dengan melibatkan…
Gubernur Papua, Matius D Fakhiri mengatakan, pembayaran TPP tersebut telah disiapkan dan anggarannya dipastikan…