Dukung Kejati Papua Tuntaskan Kasus Dana Desa di Puncak Jaya
Anggota DPRD Puncak Jaya menerima aspirasi para demonstran dan mendukung penanganan kasus tersebut yang kini sedang ditangani Kejati Papua. ( FOTO: Foto Ist/cepos)
MULIA- Masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan 125 Kepala Kampung di Kabupaten Puncak Jaya, Papua mendukung Kejaksaan Tinggi Papua untuk menuntaskan dugaan penyelewenangan Dana Desa (Dandes) tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya yang merugikan negara Rp160.587.294.800.
Dukungan itu disampaikan masyarakat dan para anggota dewan, Jumat (26/2/2021) di Kantor DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Mulia.
Jumat siang, masyarakat dan perwakilan 125 kepala kampung di Kabupaten Puncak Jaya menggelar aksi demo damai di Kantor DPRD Puncak Jaya. Mereka mendesak, Presiden Jokow Widodo, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin segera menuntaskan kasus dugaan penyelewenangan Dana Desa (Dandes) tahun 2019 di Kabupaten Puncak Jaya yang merugikan negara Rp160.587.294.800.
Indikasi kerugian negara dalam pengelolaan Dandes di kabupaten tersebut mencapai Rp160.587.294.800. Dengan rincian antara lain Dana Desa 125 Kampung Rp115.012.419.000, Alokasi Dana Desa (ADD) 125 Kampung Rp33.731.750.800, dan Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi Papua untuk 125 kampung Rp11.843.125.000.
“Demi Keadilan, kami 125 Kepala Kampung memohon Presiden Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menindaklanjuti laporan pengaduan Tanggal 27 Maret 2020 tentang penyalahgunaan dana desa tahun 2019 oleh Bupati Puncak Jaya,”tulis warga dalam posternya.
Secara khusus, Perwakilan 125 Kepala Kampung juga menuntut Kepala Kejaksaan Papua (Kejati) Provinsi Papua untuk serius menangani kasus tersebut. Sudah setahun laporan dugaan penyewengan dana ini disampaikan ke Kejaksaan Papua, namun hingga kini kasus belum juga tuntas.
“Kami 125 Kepala Kampung yang sah berdasarkan putusan MA (Mahkamah Agung ) No.357.K/TUN/2019 menuntut Kejati Papua segera gelar perkara penyelewengan penggunaan dana desa tahun 2019 Puncak Jaya,”ungkap Mikael Wanena, koordinator demo.
Dukungan penanganan kasus tersebut juga disampaikan anggota DPRD Kabupaten Puncak Jaya saat menerima masyarakat dan perwakilan 125 kepala kampung.
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Rinus Telenggen, Ketua Komisi B, Mendi Wonarengga didampingi anggota dewan lainnya menegaskan bahwa aspirasi ini murni dari rakyat dan kepala kampung. Oleh karenanya, sebagai wakil rakyat pihaknya mendukung dan siap melanjutkan aspirasi masyarakat kepada pihak terkait.
“Apalagi masyarakat merasa dirugikan maka hak mereka untuk mempertanyakan pengelolaan dana ini. Apalagi saat ini masalah dana desa sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Papua. Kami dewan siap mendukung. Negara kita negara hukum,”ujarnya. (rik/tri)
Recent Posts
Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…