Categories: MERAUKE

Gaji ASN Masih Dibayarkan Pemerintah Asal

APBD PPS Belum Ditetapkan

MERAUKE- Pemerintah Provinsi Papua Selatan (PPS) akan segera membayarkan gaji ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan, apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 telah disetujui dan ditetapkan oleh Kemendagri.

‘’Kalau APBD sudah ditetapkan, maka seluruh gaji dan tunjangan ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan akan dibayarkan,’’  tandas Asisten I Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Provinsi Papua Selatan, Drs. Agustinus Joko Guritno, M.Si, saat ditemui, Senin (27/3).

Karena APBD PPS belum disetujui dan ditetapkan, lanjut  mantan Sekertaris Dewan Kabupaten Merauke ini, maka gaji ASN yang pindah ke Provinsi Papua Selatan masih dibayarkan oleh pemerintah asal. ‘’Ya, kalau dari Kabupaten Merauke masih dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke dan seterusnya,’’terangnya.

Menanggapi  kebijakan Pemerintah Kabupaten Merauke yang  tidak lagi membayarkan gaji ASN asal Kabupaten Merauke yang pindah ke Provinsi Papua Selatan terhitung mulai 1 April 2023, Agustinus Joko Guritno  secara diplomasi  menjawab jika hal itu tidak masalah.

‘’Saya kira tidak apa-apa. Itu kan keputusan Bupati Merauke, jadi kita ikut saja. Walaupun  kita ini masih Plt. Karena defenitifnya kita masih di kabupaten. Tapi  kalau bupati Merauke sudah putuskan untuk tidak dibayarkan maka kita ikut saja. Kalau itu sesuai aturan,  tidak apa-apa. Kalau  gaji bulan depan belum dibayarkan maka anggaplah kita menabung ,’’ tutur Agustinus Joko Guritno.  (ulo/tho)

newsportal

Share
Published by
newsportal

Recent Posts

Komisi IV Sayangkan Aset Terbuang Percuma

Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…

6 hours ago

Akui Peredaran Narkoba Masih Tinggi

Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…

7 hours ago

Marak Penipuan Loker Catut Nama Freeport

​Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…

8 hours ago

141 WNI Jalani Proses Hukum di Papua Nugini

Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…

9 hours ago

Vaksin Campak Dipastikan Tersedia, Papua Selatan Siapkan Imunisasi Massal Tangani KLB

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…

10 hours ago

Kejagung Beberkan 12 Kasus Besar

Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…

11 hours ago