Categories: MERAUKE

Hak-Hak Masyarakat Adat Harus Dihargai

MERAUKE– Terkait pernyataan salah satu tokoh adat Marind di Kabupaten Merauke Kasimirus Gebze yang menyoroti kehadiran PSN di Kabupaten Merauke mendapat tanggapan dari Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah.

Dimintai tanggapanannya sehubungan dengan sorotan dari Tokoh Adat Marind Merauke tersebut, Wabup Fauzun Nihayah mengatakan bahwa pro kontra sudah pasti dan itu hal biasa. Namun yang paling penting adalah dengan hadirnya PSN ini bagaimana partisipasi masyarakat betul-betul dilibatkan dalam PSN tersebut.

‘’Tidak bisa hanya satu dua orang yang kerja tapi ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang penting bagaimana hak-hak masyarakat adat juga kita hargai dengan baik,’’ tandas Fauzun Nihayah.

Soal hutan yang banyak ditebang, menurut Fauzun Nihayah, tinggal dikomunikasikan dengan pihak perusahaan.

‘’Kemarin beliau juga sampaikan salah satu perusahaan yang dimaksud. Tinggal dikomunikasikan. Kalau memang bukan masuk dalam wilayah adat mereka maka perusahaan ini juga harus konsekuensilah. Jadi saling pengertian saja,’’ jelasnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Pengalihan ASN ke Kementerian Jadi Solusi Tekan Belanja Pegawai

Wacana redistribusi atau pengalihan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke kementerian dan…

3 hours ago

Warga Diminta Waspadai Kejahatan di Ruang Digital

  Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto menyampaikan, platform seperti WhatsApp,…

4 hours ago

Wali Kota: Bangun Tempat Ibadah Butuh Komitmen Moral

Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menghadiri sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gereja Oikumene…

5 hours ago

Nggam Bu, Pesona Air Biru yang Dijaga Masyarakat Adat

Airnya sebening kaca dengan gradasi biru kehijauan. Dasar sungai tidak terlihat jelas, sementara pepohonan rindang…

6 hours ago

Semarakkan HUT ke-81 RI, Pemkot Siapkan Konvoi Merah Putih

  Konvoi yang menjadi salah satu agenda resmi HUT RI tingkat Kota Jayapura ini akan…

7 hours ago

Minimnya Anggaran hingga Maraknya Tambang Ilegal Jadi Sorotan

Rapat kerja Komisi IV DPR Papua bersama Dinas ESDM Provinsi Papua di ruang rapat Komisi…

8 hours ago