MERAUKE – Provinsi Papua Selatan pada 11 November 2023 lalu genap berusia 1 tahun setelah terbentuk berdasarkan UU Nomor 14 tahun 2022. Dalam rangka mempercepat pembangunan di provinsi ke-35 di Indonesia itu, maka Pemprov Papua Selatan menggandeng Ikatan Cendekiawan Awam Katolik Papua (ICAKAP) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesisa (ICMI) Orwil Papua Selatan menggelar seminar percepatan pembangunan Papua Selatan selama 2 hari dimulai Senin (18/12/2023).
Seminar ini menghadirkan 7 pemateri yakni Dr. Jhon Rahail, M.Kes terkait percepatan pembanguunan bidang kesehatan, Prof. Arif Satria terkait percepatan pembangunan sektor pertanian, Prof. Avelinus Levaan, MS terkait konsep pembangunan Papua Selatan berbasis antropologi, Prof. DR. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT, terkiat strategis dan arah kebijhakan pembangunan Papua Selatan.
Lalu, Thomas Kimko, S.STP terkait peluang dan tantangan pembangunan Papua Selatan dari prespektif pengusaha, Ir. Gunadi Antariksa, ST,M.Sc, terkait percepatan pembangunan insfrastruktur di PPS dan Dr.drg.Aloysius Giyai, M.Kes terkait percepatan pembangunan bidang kesehatan di PPS. Sedangkan panelis yakni Drs Johanes Gluba Gebze mewakili tokoh masyarakat, Dr. Mansur, SH, MH mewakili praktisi, Dr. Ir Agus Sumule dari Akademi Unipa dan Dr. Drs Beatus Tampaip, MA, Rektor Unmus Merauke.
Ketua ICMI Orwil Papua Selatan Dr.H. Mansur, SH, MH yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Selatan menjelaskan seminar bersama antara ICMI dan ICAKAP sebagai refleksi atas hadirnya DOB, untuk mencari format percepatan pembangunan Papua Selatan, terkait strategis apa yang akan dilakukan sehingga langkah-langkah tersebut dapat menunjang pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang begitu cepat dan nyata. Dalam mencari format dan masukan ini, semua stakeholder dihadirkan, seperti LSM, lembaga kemasyarakatan, keagamaan.
‘’Kita menghadirkan semuanya mulai dari LSM, lembaga kemasyarakatan, keagamaan, NGO nanti pemerintah pincang dan cenderung melangkah dengan kebijakan sendiri. Sementara dengan perkembangan sekarang ini apalagi dengan UU Otsus Nomor 2 tahun 2021, pelibatan lembaga pemasyarakatan itu sangat penting dan juga sebagai kontrol,’’ katanya.
Karena di UU Nomor 2 tahun 2021, lanjut dia, bahwa masyarakat tidak saja menjadi obyek atau alat tapi mnejadi subjek dan bisa melibatkan diri sebagai mitra strategis pemerintah dan dapat menjadi kelompok yang diberdayakan dan kepada yang melaksanakan kebijakan di daerah. Sehingga Provinsi Papua Selatan sangat strategis dan punya kemajuan lebih besar dan lebih cepat dibandingkan dengan provinsi lainnya.
Pertama, kata dia, kondisi strategis daerah yang sudah sangat dijangkau baik darat, laut dan udara. Kemudian, kedua pemetaan kelompok masyarakatnya sangat termotivasi dengan pembangunan.
Karena itu, pemerintah tinggal masuk dalam konsep pemberdayaan-pemberdayaan strategis untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat dan bisa menghasilkan pembangunan misalnya pemberdayaan di tingkat kampung, ditingkat kelompok-kelompok yang selama ini belum provinsi hadir dan dilakukan proteksi. Bagaimana pemberdayaan peningkatan potensi lokal daerah, laut, hutan, lahan dengan tidak meninggalkan kelompok hak ulayat setempat.
‘’Ini penting supaya ada keseimbangan. Jangan sampai mengejar kesejahteraan peningkatan ekonomi jauh tapi meninggalkan basic hak ulayat setempat. Itu harus diproteksi dan dilindungi. Karena Otsus begitu memproteksi kebijakan pemerintah dengan melibatkan masyarakat lokal. Kearifan lokal harus didorong dengan menjadi mitra ekonomi strategis untuk maju bersama,’’ tandasnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos