Evaluasi ini sangat krusial, mengingat keberhasilan pelaksanaan pemerintahan di provinsi baru ini akan menentukan arah keberlanjutan pembangunan, stabilitas sosial, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.Pembentukan DOB di Tanah Papua adalah momen bersejarah yang sarat makna.
Komisi II DPR RI memahami bahwa membentuk provinsi baru bukan pekerjaan mudah. Harapan masyarakat sangat tinggi, namun tantangan di lapangan juga tidak sedikit: mulai dari pemenuhan pelayanan dasar, keterbatasan sarana prasarana, hingga percepatan pembangunan kapasitas sumber daya manusia, khususnya SDM Orang Asli Papua.
Komisi II DPR RI juga ingin mendengar secara langsung dari seluruh pihak: dari pemerintah daerah, DPRP, MRP, dari tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, hingga suara rakyat di akar rumput. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pengadilan Militer III-19 Jayapura sebagai salah satu penyelenggara peradilan di tingkat pertama mempunyai tugas untuk…
Kepala Kejaksaan Negeri Merauke Dr. Paris Manalu, SH, MH, didampingi Kepala Seksi Pemulihan Aset Arief…
Saat ini, Pemerintah Kota Jayapura telah melantik sebanyak 26 pimpinan OPD sebagai pejabat definitif. Namun…
Plt Kepala PELNI Cabang Merauke Sandi mengungkapkan, KM Tatamailau yang tiba dan sandar di Dermaga…
Untuk itu, Rustan Saru meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura agar segera melakukan evaluasi menyeluruh…
Ketua Panitia Pelaksana Soleman Jambormias didampingi Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia kepada wartawan mengungkapkan, Sidang…