

Kepala BNN Papua Brigjen Pol Anormqn Wjdjajadi saat melakukan pertemuan dengan Kapolres Merauke dan jajarannya di Mapolres Merauke, Rabu (18/01/1023) (foto:Sulo/cepos)
MERAUKE– Dalam rangka mengefektifkan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan zat-zat adiktif di Merauke sekaligus seiring terbentuknya Provinsi Papua Selatan, maka Badan Nasional Narkotika (BNN) Provinsi Paoua akan membentuk BNN Papua Selatan di Merauke.
Hal itu diungkapkan Kepala BNN Provinsi Papua Brigjend Pol. Norman Widjajadi, SIK di dampingi Direktur Reserse Narkoba Polda Papua Kombes Pol. Alfian, SIK, MSi saat melakukan pertemuan dengan Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suaryana, SH, SIK, PJU Polres dan jajaran Sat Narkoba Polres Merauke di Mapolres Merauke, Rabu (17/01/2024).
“Kunjungan kerja kami secara dinas dalam rangka rencana pembentukan BNN di Merauke Provinsi Papua Selatan,” ungkapnya.
“Salam sehat tanpa Narkoba, perlu diketahui bahwa BNN, Dirres Narkoba, Kasat Narkoba tidak bisa bekerja sendiri sendiri namun perlunya kolaborasi kerjasama semua komponen untuk memberantas Narkoba,” lanjutnya.
Ditambahkan, dalam pemberantasan Narkoba dan zat zat adiktif lainnya itu tidak mudah karena barang ini antik dan tidak nampak peredarannya sehingga dibutuhkan kerja sama semua pihak dalam memberantasnya.
Sementara itu, Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suarnaya, menyampaikan selamat datang di Mapolres Merauke, dan menyatakan pihaknya siap menerima arahan dan bimbingan sehingga dapat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas kedepannya,
“Kami mohon maaf bila dalam penyambutan dan pelayanannya kurang berkenan kepada jenderal beserta rombongan,” pungkasnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…