Categories: MERAUKE

Pemprov Papua Selatan Tetapkan UMP Rp 4.285.850

MERAUKE – Untuk pertama kalinya, setelah Papua Selatan terbentuk sebagai provinsi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2025.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Selatan Lambert Patruan, ST, ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, bahwa UMP Papua Selatan tahun  2025 tersebut telah ditetapkan sejak 11 Desember 2024 sebesar Rp 4.285.850 atau naik sekitar 6,5 persen dari standar UMP tahun 2024 sebesar Rp 4.024.270.

‘’Setelah kita rapat dengan Dewan Pengupahan Provinsi Papua Selatan, akhirnya kita telah menyepakati dan menetappkan UMP tahun 2025 sebesar Rp 4.285.850 atau naik 6,5 persen sesuai dengan edaran dari Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia tahun 2024,’’ kata Lambert Patruan.

Mantan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Boven Digoel ini menjelaskan bahwa UMP yang telah ditetapkan itu mulai berlaku diawal Januari 2025.  ‘’Untuk UMP yang telah kita tetapkan ini akan berlaku mulai 1 Januari 2025,’’ katanya.

Sementara untuk penetapan upah sektoral, Lambert mengaku jika pihaknya masih menunda untuk menetapkan upah minimum untuk sektoral tersebut. Pasalnya, masih perlu kajian yang lebih konfrehensip berapa yang harus ditetapkan. Sebab, untuk upah minimum sektoral ini, nilainya harus lebih besar dibandingkan dengan upah minimum umum atau UMP yang berlaku.

‘’Kita masih tunda pembahasannya. Nanti tahun 2025 untuk  tahun 2026 baru kita bahas dan tetapkan. Kita masih harus kaji lebih mendalam lagi,’’ terangnya.

Soal respon pengusaha sehubungan dengan besaran UMP yang ditetapkan tersebut, Lambert Patruan mengaku menerima. Karena di dalam  dewan pengusaha ini juga ada perwakilan dari pengusaha.  (ulo/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

12 hours ago

Dua Warga Australia Divonis Lebih Berat dari Tuntutan JPU

Vonis yang dijatuhkan Hakim Tunggal Bakti Maulana tersebut lebih berat dibanding dengan tuntutan Jaksa Penuntut…

13 hours ago

Komnas HAM: Ada Pembiaran di Tambang Ilegal

Kasus pembunuhan terhadap pendulang emas di tanah Papua kembali terjadi dan dinilai sebagai peristiwa berulang…

13 hours ago

Kemendagri Tugaskan Pemprov Papeg Siapkan Langkah Penanganan Pasca Konflik

Kementrian dalam negeri menugaskan pemprov Papua Pegunungan dan Pemkab Jayawijaya untuk segera untuk menyiapkan langkah…

14 hours ago

Satresnakoba Polresta Musnahkan 5, 2 Gram Sabu

Penyidik Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota memusnahkan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu…

14 hours ago

Presiden Prabowo Bakal Panen Raya Padi di Merauke

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo mengatakan, rencana persiapan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam rangka panen…

15 hours ago