

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dan Panitia Urusan Rumah Tangga DPD RI Hasan Basri setelah menandatangani kerja sama kedua belah pihak untuk rencana pembangunan gedung DPD RI di Pusat Pemerintahan Papua Selatan di Eks KTM Salor Merauke, Sabtu (13/9) (foto: Sulo/Cepos)
MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengapresiasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) memperjuangkan dana otonomi khusus (Otsus) agar tak dipangkas pemerintah pusat. Apresiasi itu disampaikan Gubernur Apolo Safanpo saat menerima Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI di ruang rapat kantor gubernur setempat, Sabtu (13/9) malam.
PURT DPD RI berkunjung ke Papua Selatan untuk meninjau proyek pembangunan pusat pemerintahan di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke sekaligus meminta dukungan kepada Gubernur Apolo terkait pembangunan Kantor DPD dikawasan pusat pemerintah Papua Selatan di Salor.
Dalam pertemuan, Gubernur Apolo menjelaskan terkait sejarah perkembangan Papua yang baru saja membangun ketika daerah lainnya seperti Aceh dan Ambon lebih dahulu membangun setelah Indonesia merdeka.
Menurutnya, Papua baru saja bergerak untuk membangun sekitar 1961, untuk itu sangat membutuhkan dukungan. Itulah sebabnya Papua meminta kekhususan dan afirmasi.
“Papua di wilayah pantai masih cukup baik, tapi wilayah pegunungan masih jauh,”kata Gubernur dalam pertemuan.
Gubernur mengapresiasi DPD RI yang memperjuangkan agar dana Otsus tak dipangkas oleh pemerintah pusat. Ia mengatakan, dana Otsus diperuntukan untuk percepatan pembangunan di Papua, kalau pemerintah pusat memotong dana itu, maka Papua tertinggal.
“Untuk itu, kami sangat apresiasi dan berterima kasih karena DPD RI sudah memperjuangkan agar dana Otsus tidak dipotong,”ujarnya.
Dia menyebut, pembangunan kantor gubernur, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Selatan dan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) dibangun dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Sebab, jika menggunakan APBD Papua Selatan, tidak cukup untuk membangun ketiga kantor tersebut.
Untuk itu, kata dia, Papua Selatan membutuhkan dukungan dan bantuan agar mengejar ketertinggalan pembangunan sehingga bisa tercapai. Sementara terkait permintaan pembangunan Kantor DPD di kawasan pusat pemerintahan Papua Selatan, Gubernur Apolo menyatakan sangat mendukung bahkan akan terus mengawalnya.
Page: 1 2
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2023…
Khoiri mengatakan, ketidakmerataan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah terutama Badan Gizi Nasional (BGN) Papua…
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menyampaikan, selama ini mayoritas pasien yang berobat di RSUD…
Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka layanan khusus untuk…
Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen menjadikan K3 sebaga bagian integral…
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen memimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab)…