JGG: Kenapa Bidikannya Hanya PT Harvest Pulus Papua

MERAUKE- Tokoh Selatan Papua, Drs. Johanes Gluba Gebze angkat bicara terkait kesepakatan yang dituangkan dalam rapat yang digelar oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke dengan sejumlah OPD terkait dan perwakilan masyarakay SP 2 Semangga yang mengajukan ke bupati penutupan atau relokasi PT Harvest Pulus Papua (HPP).

Bupati Merauke 2 periode tersebut  menilai, peternakan ayam yang ada di SP 2 Semangga tidak hanya HPP tapi  ada sejumlah peternakan lainnya. ‘’Ada  beberapa usaha telur di situ. Tapi pertanyaannya, mengapa bidikannya lebih pada Harvest. Ini  jadi pertanyaan. Mereka nanti jawab,’’tandas JGG panggilan akrabnya kepada wartawan seusai bertemu dengan pihak Dinas Peternakan Kabupaten Merauke, Selasa (16/2).  

Johanes Gluba Gebze mengungkapkan, untuk menutup atau merelokasi peternakan itu  tidak segampang yang diucapkan. Sebab,  berkaitan dengan stakeholder lainnya dalam hal ini Dinas Peternakan.

‘’Karena itu kajiannya harus holistik. Tidak bisa salah satu OPD yang selevel dengan dia bisa bertindak seakan-akan superbodi organisasi di pemerintah daerah. Tidak boleh. Mari kita alirkan kebijakan dari hati ke hati. Kita  bicara. Jadi kita hadir bukan menghukum tapi memberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang,’’ tandasnya.

Apalagi, lanjut JGG, bahwa PT Harvest Pulus Papua merupakan pioner  peternakan di Kabupaten Merauke  yang membuat  Merauke saat ini menjadi swasembada telur ayam, sehingga merupakan aset yang harus dipertahankan. 

Ditanya lebih jauh apakah terkait dengan masalah persaingan usaha atau murni karena masalah limbah  udara,  JGG  menjelaskan bahwa jika masalah limbah mengapa peternak lain tidak diusik. 

‘’Dari situ kita bisa tarik garis merah. Kompetisi itu boleh, tapi  tidak boleh dengan memanfaatkan pihak kekuasaan untuk menggusur yang lain. Tidak boleh dan itu tidak bijaksana,’’ terangnya. Karena itu, ia mengajak untuk   saling  mendukung dan memberi ruang.

‘’Karena  usaha manusia itu bukan usaha malaikat. Usaha    manusia ada titipan kodrati. Makanya ada aspek teknis dari dinas masing-masihg. Silakan untuk dikawal. Kalau mau tingkatkan dari 10.000 maka konsekuensinya apa. Konsekuensinya itu tidak bisa berarti masih ada beberapa catatan solusi yang harus dibackup. Tugas kita dari perangkat daerah adalah membakup bukan untuk menghukum,’’tandasnya.  (ulo/tho)