Papua Tengah Sepakat Ibu Kotanya Nabire

Jika Jakarta Mengiginkan Timika Jadi Ibu Kota, Kabupaten di Papua Tengah Akan Bergabung dengan Jayapura.

JAYAPURA-Pemekaran di tanah Papua sedang ramai diperbincangkan. Ada yang menolak namun ada juga yang mendukung upaya pemekaran tersebut seperti Papua Tengah dan Papua Selatan.

Untuk pemekaran Papua Tengah, para bupati di wilayah adat Meepago sepakat pemekaran Papua Tengah ibu kotanya adalah Nabire. Kenapa memilih Nabire ? Hal ini berdasarkan UU 45 tahun 1999. Dimana Kabupaten Nabire merupakan kota induk dari Kabupaten Paniai dan Nabire.

Bupati Paniai, Meki Fritz Nawipa menyampaikan, pemekaran Papua Tengah sudah lama sesuai dengan UU 45 1999 tentang pemekaran Papua, Papua Tengah dan Papua Barat. Dimana Papua ibu kotanya Kota Jayapura, Papua Tengah ibukotanya Nabire dan Papua Barat ibu kotanya Manokwari.

“Kabupaten Nabire, Deiyai, Dogiyai, Paniai, Intan Jaya dan Puncak Jaya kita berharap masuk di Papua Tengah dan ibu kotanya di Nabire,” tegas Bupati Meki Nawipa Paniai kepada wartawan di Abepura, Selasa (15/2).

Dijelaskan Meki Nawipa, terkait dengan pemekaran Papua Tengah, sejauh ini sudah ada kajian dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogjakarta dan sekarang tinggal proses di DPR RI. Namun yang pasti menurut Meki Nawipa, Papua Tengah dengan ibu kota Nabire akan mensejahterakan rakyat Papua.

“Timika merupakan kota industri sehingga tidak bisa menjadi ibu kota. Jika  Timika mau bergabung dengan kita, maka harus sepakat ibu kotanya di Nabire. Namun jika Timika mau sendiri, silakan gabung dengan yang lain. Ini menjadi komitmen kita dari bupati-bupati yang ada di Meepago, Nabire dan sekitarnya,” paparnya.

Untuk persiapan sendiri menurut Bupati Meki Nawipa, dalam waktu dekat Bupati Nabire akan menaikkan papan nama kantor Gubernur Papua Tengah di Kabupaten Nabire. Bahkan, lahan juga sudah dipersiapkan.

“Dalam waktu dekat, Bupati Nabire akan mengundang komisi II DPRI dan bupati se-Meepago untuk bertemu di Nabire,” ucapnya.

Meki Nawipa menegaskan, jika Jakarta menginginkan ibu kota Papua Tengah berada di Timika, maka mereka yang berada di Papua Tengah akan bergabung dengan Jayapura. “Kita non kompromi dengan Mimika, tetap berpedoman pada UU 45 tahun 1999. Dimana tertulis Papua Tengah ibu kotanya di Nabire,” tegasnya.

Sementara itu, Bupati Nabire, Mesak Magai menyebut Kabupaten Nabire merupakan kabupaten tertua  di wilayah Meepago. Selain itu, Kabupaten Nabire juga telah memekarkan tiga kabupaten yaitu Paniai, Puncak Jaya dan Dogiyai. Inilah sebagai alasan bahwa ibu kota Papua Tengah itu harus berada di Kabupaten Nabire.

Lanjut Mesak menjelaskan, Kabupaten Nabire merupakan kota sentral se-Papua Tengah. Ketika berbicara masalah Papau, tidak boleh melupakan ada lima kota sentral tertua di Papua yakni Kota Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Nabire dan Biak.

“Saya harap kita lihat kembali sejarah pemekaran Papua yang dibagi menjadi 3 provinsi yakni Provinsi Papua, Papua Tengah dan Papua Barat. Untuk itu, ibu kota Papua Tengah itu harus di Nabire,” tegas Mesak.

Kata Mesak, para bupati se-Meepago juga telah menyetujui penempatan ibu kota Papua Tengah di Kabupaten Nabire. Untuk kesiapan infrastruktur sendiri, Kabupaten Nabire terletak di pesisir. Sehingga Kabupaten Nabire juga memiliki pelabuhan tol laut bahkan jalan trans nasional dari Nabire tembus ke Kabupaten Puncak. Dengan begitu, akses barang dan penumpang memadai.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Kementerian Perhubungan sedang membangun bandara dengan ukuran pesawat berbadan besar. Ini menandakan kesiapan infrastruktur itu sudah cukup memadai di Kabupetan Nabire.

“Saya sebagai bupati kabupaten sentral se-wilayah Meepago akan mengundang para bupati se-wilayah Meepago, Komisi II DPR RI dan Ditjen Otda untuk melakukan pertemuan di Nabire membahas persoalan ini,” kata Bupati Nabire.

Sementara itu, terkait adanya opini masyarakat ada yang menolak dan lain sebagainya, Mesak menyampaikan itu menjadi kebijakan pemerintah pusat, yang pasti ya atau tidak pemekaran itu akan terjadi.

“Sekarang kita komitmen, biarpun opini masyarakat menolak dan sebagainya. Tetapi kebijakan pemerintah pusat akan berjalan. Kesiapan masyarakat itu menjadi tanggung jawab  pemerintah daerah. Untuk itu, kita harus sosialisasikan kepada masyarakat,” pungkasnya. (fia/nat)