Ketua KPU Merauke Kecewa Berat

Ternyata Dana Rp 3,9 Miliar Bukan  untuk KPU Merauke 

MERAUKE- Ketua KPU Kabupaten Merauke Theresia   Mahuze, SH, mengaku  kecewa berat. Sebab,  bantuan  dana hibah Rp  3,9 miliar  dari Pemerintah Kabupaten Merauke ke KPU Merauke sebagaimana yang disampaikan sebelumnya (Cepos 13 April,red)  ternyata bukan untuk KPU Merauke.  

‘’Saya mau sampaikan bahwa saya kecewa berat.    Karena uang tersebut ternyata belum dihibahkan ke KPU Merauke,’’ kata   Theresia Mahuze   kepada wartawan disela-sela mengikuti Apel Siaga dan jalan Sehat yang digelar Bawaslu Kabupaten   Merauke, Sabtu (13/4). 

    Theresia Mahuze menjelaskan bahwa pihaknya   sudah mengkonfirmasi  ulang ke Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Merauke terkait dana Rp 3,9 miliar yang disampaikan bupati lewat WA kepada dirinya. Ternyata pihaknya peroleh keterangan bahwa dana  sebesar Rp 3,9  miliar  yang masuk ke  kas daerah  Kabupaten Merauke merupakan deviden dari Bank  Papua bukan untuk KPU. 

   Padahal, kata Theresia Mahuze,   pihaknya  sempat sangat lega  ketika dikirimi  WA dari bupati adanya tambahan bantuan Rp 3,9 miliar  lebih tersebut. “Karena   petugas KPPS mengancam   tidak mau bertugas  kalau honor  mereka tidak ditambah,’’ katanya sambil menunjukan  kiriman  WA itu kepada wartawan

  Namun begitu,     Theresia berharap, pemerintah    tetap  memberikan bantuan  untuk bisa menambah  honor dari petugas KPPS  tersebut. Sebab,  sebelumnya pihaknya telah mengajukan dana hibah Rp 9 miliar lebih dan yang baru dibantu sebesar Rp 2 miliar.  ‘’Petugas KPPS tersebut menuntut agar honor mereka ditambah dan itu kami pikir wajar karena  tanggung jawab dan beban kerja  mereka menang sangat besar. Kalau   Pilkada Gubernur kemarin, mereka  terima Rp 800 ribu. Tapi untuk Pemilu  ini hanya Rp 500 ribu. Ini yang mereka tuntut sekarang dan mereka mengancam tidak melaksanakan tugas sebagai KPPS jika tidak ada tambahan hopnor,’’ terangnya. 

   Secara terpisah, Sekretaris Daerah Kabupaten     Merauke Drs Daniel Pauta, dikonfirmasi  membenarkan  jika ada dana dari deviden Bank Papua masuk ke rekening Pemkab Merauke.    

      Menurut  Sekda Daniel Pauta, jika  memang bupati  telah menyampaikan   untuk membantu KPU dengan dana tersebut, maka    seharusnya  Ketua KPU mengkonfirmasi ulang  kebenarannya  termasuk jumlahnya.  

   Menurut Sekda, dana  tersebut  bisa digunakan  untuk kegiatan yang dinilai sangat urgen dan menimbulkan dampak sosial jika  tidak segera ditangani. Namun sebelum digunakan harus mendapat  persetujuan dari dewan.   Sekda Daniel Pauta menjelaskan bahwa  deviden atau pembagian  keuntungan dari bank Papua tersebut merupakan rencana pendapatan Pemerintah  Kabupaten Merauke.  (ulo/tri)