Categories: MERAUKE

Siapkan Anggaran Rp 3,5 Miliar untuk KPU dan Bawaslu

MERAUKE– Pemerintah Provinsi Papua Selatan menyiapkan dana hibah kepada KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 3,5 miliar.

Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si, mengungkapkan bahwa untuk dana hibah ke KPU dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan tahun 2024 tersebut terdiri dari dana hibah untuk KPU Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 2,5 miliar dan Bawaslu Provinsi Papua Selatan sebesar Rp 1 miliar.

Pj Sekda Maddaremmeng menyebut sesuai UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, pada Pasal 10 diosebutkan biaya pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua Selatan tahun 2024 mendatang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat didukung APBD sesuai peraturan peundangan-undangan

Karena itu, lanjut Pj Sekda Maddaremmeng, pihaknya telah menyurat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk segera mengajukan tambahan anggaran ke Pemerintah apabila anggaran untuk biaya pelaksanaan Pilkada di Papua Selatan tidak mencukupi atau belum teranggarkan.

’’Jadi pembiayaan untuk Pilkada Gubernur Papua Selatan dibebankan kepada APBN. Nanti  jika ada item-item yang memang tidak dibiayai oleh APBN bisa kita bantu sesuai dengan kemampuan anggaran yang ada,’’ jelasnya.   

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Polisi Mathius D Fakhiri, mengingatkan kembali kepada Pj Gubernur Papua Selatan melalui Pj Sekda Papua Selatan untuk memperhatikan dana hibah ke penyelenggara Pilkada  di Provinsi Papua Selatan.

Karena menurutnya, sesuai dengan peraturan bahwa 40 persen biaya pelaksanaan Pilkada sudah dialokasikan di tahun 2023 dan sisanya dianggarkan di tahun 2024 mendatang. Bahkan kata Kapolda Mathius Fakhiri, bahwa di Papua Tengah dan Papua Pegunungan telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). (ulo)

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Polisi Siap Tindak Tegas Kasus Intimidasi Sopir Taksi Bandara

Polres Jayapura memastikan akan menindak tegas setiap kasus dugaan intimidasi yang dilakukan oknum sopir taksi…

25 minutes ago

DPRK Jayapura Minta Pemerintah Tindaklanjuti 35 Rekomendasi

Ketua DPR Kabupaten Jayapura, Ruddy Bukanaung mengatakan DPRK Kabupaten Jayapura telah menyerahkan sebanyak 35 rekomendasi…

1 hour ago

Guru TK Didorong Jadi Pondasi Wajib Belajar 13 Tahun

Perayaan HUT Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) ke-76 yang dipusatkan…

2 hours ago

KWI Soroti Luka Sosial Papua

Dalam seruan tersebut, KWI menilai situasi sosial di Indonesia menunjukkan adanya luka sosial yang semakin…

3 hours ago

Aktivitas Pelayanan Dipindahkan Ke Kantor Kelurahan Hinekombhe

Setelah dipalang aktivitas pelayanan Kantor Distrik Sentani untuk sementara dipindahkan ke Kantor Kelurahan Hinekombhe. Hal…

4 hours ago

Wamendagri: Data OAP Jadi Dasar Utama Kebijakan Otsus Papua

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong percepatan pelaksanaan sensus orang asli Papua (OAP)…

1 day ago