Pastikan Proses Belajar Mengajar di 7 SD  Kembali Normal

Hengky Kirwelak (foto:Sulo/Cepos)

MERAUKE – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Stephanus Kapasiang, S.Pd, memastikan bahwa 7 Sekolah Dasar (SD) yang pada tahun ini tidak dapat melaksakan ujian akhir sekolah karena tidak operasional, mulai tahun ajaran baru ini akan kembali berjalan sebagaimana mestinya.

‘’Sementara kita melakukan pembenahan-pembenahan, sehingga keberadaan baik di tingkat SD maupun di SMP kita akan tetap lakukan pembenahan. Sehingga di tahun ajaran baru, saya pastikan semua itu berjalan. Karena itu semua sudah menjadi komitmen awal dari kami,’’tandasnya, di Bandara Mopah Merauke, Senin (11/7).

Stephanus Kapasiang menegaskan bahwa jika sekolah-sekolah tersebut juga belum operasional maka tentu akan ada sanksi tegas yang diberikan kepada guru-guru yang ditempatkan di sekolah tersebut sesuai dengan tahapan dan aturan yang ada.

Meski begitu, Stephanus Kapasiang mengaku, tidak menghafal ke-7 SD yang tidak dapat melaksanakan ujian akhir sekolah tahun 2022 ini karena sekolah tersebut tidak operasional. ‘’Kita juga gandeng pengawas. Karena pengawas ini ada di lapangan,’’ tandasnya.

Secara terpisah, Kepala Bidang  Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Hengky Kirwelak, mengungkapkan, 7 SD yang tidak dapat melaksanakan ujian akhir sekolah tahun 2022 adalah SD yang ada di kampung-kampung lokal. ‘’Kebanyakan di kampung lokal, seperti di Kampung Kaiza, Sabon dan ada beberapa titik lagi,’’ jelasnya. 

Hengky Kirwelak menjelaskan, dari sisi guru sebenarnya sekolah-sekolah tersebut mempunyai guru. Hanya saja, guru tidak melaksanakan tugasnya. Karena itu, tugas sekarang adalah menertibkan guru-guru tersebut.

‘’Sampai sekarang kami masih mencoba mensinkronisasi  data guru yang ada di Merauke baik lewat BKD, keuangan maupun Dapodik.  Sampai hari ini belum sinkron. Hal itu terjadi karena banyaknya nota dinas,’’ terangnya.

Namun, sambung Hengky Kirwelak bahwa ada kebijakan bupati Merauke untuk dilakukan penertiban ASN, di mana semua nota dinas yang dikantongi para guru itu dicabut dan kembali ke SK asal. ‘’Mudah-mudahan ditahun ajaran baru, proses belajar mengajar di kampung –kampung lokal dapat berjalan sebagaimana yang kita harapkan,’’ harapnya.

Soal jumlah guru SD dan SMP, Hengky menjelaskan bahwa berdasarkan data yang ada sekitar 1.600-an orang. Sedangkan asli Papua sekitar 300-an orang. ‘’Kalau  hitungan rasio sebenarnya sudah cukup, 1:30. SMP dari jumlah cukup. Tapi kalau hitung mata pelajaran kurang. Tapi dengan adanya formasi yang diberikan pemerintah kemarin, mudah-mudahan itu bisa menutupi kekurangan tersebut,’’pungkasnya. (ulo/tho)