Melalui kerjasama antara Pemprov Papua Selatan dan BPKP Papua bisa mengetahui permasalahan- permasalahan yang ada di interenal pemerintahan. Semua program di masing-masing dinas bisa melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Papua Selatan, untuk melakukan evaluasi kembali.
“Jangan sampai hasil evaluasi yang disampaikan BPKP Papua berujung pada pelanggaran berat dan bermuara pada tingkatan korupsi, harus dicegah,” katanya mewanti.
Ia berharap BPKP Papua dapat bekerjasama dengan Pemprov Papua Selatan agar supaya hal-hal yang perlu dilakukan terkait kinerja, dapat ditindak lanjuti. Lantaran kinerja pemerintah ini sangat penting agar kedepan dapat bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Puskesmas Rimba Jaya yang berlokasi di Lepro, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke, berada dalam satu kawasan…
Berdasarkan data tahun 2025, prevalensi stunting di Kabupaten Merauke tercatat 17,4 persen atau sebanyak 1.462…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, SH, MH menyatakan saat ini pemerintah sedang berupaya untuk menfokuskan pembangunan…
Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa, menegaskan bahwa Camporee Pathfinder Arafura International 2026 menjadi wadah…
Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Iptu Marcelino Rumambi, SH, MH membenarkan adanya kebakaran tersebut yang…
Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Polres Mimika, Iptu Hempy Ona, mengonfirmasi bahwa kecelakaan ini melibatkan satu…