Categories: MERAUKE

Gubernur Apolo Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Papsel

MERAUKE – Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mendorong percepatan pembangunan pusat pemerintahan di Eks Kota Terpadu Mandiri (KTM) Salor, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke. Dorongan itu menyusul laporan keterlambatan pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) saat meninjau progres pembangunan pusat pemerintah Papua Selatan di Salor, Kamis (4/9) sore.

Di sela-sela peninjauan,Gubernur Apolo mengatakan progres pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Selatan tinggal dua persen. Sementara sisa pembangunan kantor Majelis Rakyat Papua Selatan masih 21 persen dan mengalami keterlambatan.

“Pembangunan Kantor DPRP Papua sisa dua persen, kantor MRP sisa 21 persen pengerjaannya, jauh sekali,”kata Gubernur Apolo. Melihat kondisi itu, Gubernur Apolo menanyakan keberadaan material yang digunakan. Ia berharap kantor itu segera diselesaikan agar rampung tepat waktu sesuai target yakni Desember 2025.

Ia meminta agar progres tertulis terkait perkembangan pembangunan Kantor Majelis Rakyat Papua Selatan diserahkan kepadanya. “Pembangunan Kantor MRP harus bisa cepat selesai supaya sesuai dengan target,”tegasnya.

Mantan Rektor Uncen Jayapura ini menilai salah satu keterlambatan pembangunan Kantor MRP dari awal waktu pengerjaan, harusnya mulai Januari 2025 dikerjakan tapi molor. “Setelah Februari, bulan tiga yakni Maret 2025 barulah Kantor MRP mulai dikerjakan sehingga terlambat,”ujar Gubernur Apolo disela-sela peninjauan.

Selanjutnya, Pembangunan Kantor Gubernur Papua Selatan sudah hampir rampung dan masuk tahap finishing. Ia meminta kantor gubernur secepatnya selesai. Kemudian, pembangunan rumah khusus untuk pejabat sudah rampung kini masuk tahap finising. Gubernur Apolo meminta agar ada sedikit halaman yang bisa dimanfaatkan oleh pejabat yang menempati.

Page: 1 2

Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

6 hours ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

7 hours ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

8 hours ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

9 hours ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

10 hours ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

11 hours ago