‘’Saya tidak akan diam. Jadi, pak Kadis harus mengerti. Kami tidak terima kalau dilakukan dengan cara-cara seperti itu tanpa kompromi,’’ terangnya.
‘’Kami tidak akan menolak program pusat. Tapi mari hargai kami sebagai kepemilikan wilayah adat di sana. Mari kita duduk bersama. Kita harus berikan pemahaman yang riil, konkrit kepada masyarakat. Benefitnya apa dan daerah persebarannya kemana saja. Mayarakat ini harus mengerti. Jangan tiba-tiba program turun, sehingga masyarakat bigung dan terjadi penolakan. Begitu terjadi penolakan yang buat program mundur sehingga yang tadah di depan BP3OKP, MRP, DPR. Ini keliru dan tidak boleh terjadi,’’ terangnya. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
UPDATE Berita Terbaru Cepos di Saluran https://whatsapp.com/channel/0029VbCNwCXAO7R8KvdYUG3Q
Page: 1 2
Kabid Destinasi dan Pariwisata Disbudpar Jayawijaya, Naftali Rumbiak, S.Sos, M.Si menyatakan ini merupakan rapat perdana…
Forecaster Stasiun Klimatologi Papua Selatan, Andiani, mengatakan kondisi cuaca saat ini menunjukkan curah hujan yang…
-Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh setiap 23 Juli menjadi momentum untuk memperkuat komitmen…
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Hukum Papua, Anthonius M. Ayorbaba, mengatakan baru dua HKI komunal yang…
Menurutnya, kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun…
Ajang tahunan ini bukan sekadar kompetisi musik biasa, melainkan wadah pembentukan karakter, kedisiplinan, serta…