Musrenbang Distrik akan Dijabarkan dalam 5 Prioritas Utama

H. Riduwan, S.Sos, M.Pd ( FOTO: Sulo/Cepos)

  MERAUKE-  Dalam rangka perencanaan dan penyusunan program pembangunan di tahun 2023 mendatang,  saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke melalui Bappeda dan Balitbang Kabupaten Merauke mulai 7-14 Maret akan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)  tingkat distrik.

Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, saat  membuka Musrenbang tingkat distrik tersebut, Senin (7/3) mengungkapkan,  Musrenbang  tingkat distrik ini akan dijabarkan dalam  5 prioritas utama. Pertama, pemenuhan pelayanan dasar, kedua pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Ketiga, melestarikan nilai budaya dan pemberdayaan masyarakat adat, keempat meningkatnya konekvitas dasar transportasi antara ibukota distrik dan kampung dan kelima  peningkatan kualitas lingkungan hidup.

‘’Dalam Musrenbang distrik ini akan muncul pemikiran-pemikiran yang cerdas, inovatif dan kreatif di semua sektor pembangunan menuju Merauke bangkit dan sejahtera,’’ harapnya.

Ia juga mengharapkan dalam Musrenbang tingkat distrik ini,  semakin  meningkatnya kualitas perencanaan yang dilakukan. Dimana pokok-pokok pikiran dari para dewan juga dibahas dalam Musrenbang distrik ini. ‘’Saya berharap, partisipasi dari semua pihak baik dari eksekutif maupun legeslatif,’’ katanya.

Musrenbang tingkat distrik ini dilakukan lewat meeting zoom mengingat masih dalam suasana pandemi. Wabup berharap, para peserta Musrenbang tingkat distrik tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menekan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Merauke.

Sementara itu, Sekda Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si., menjelaskan, Musrenbang  yang  dilaksanakan ini merupakan perencanaan di tahun ketiga RPJMD.  ‘’Tahun lalu juga kita  lalkukan dengan meeting zoom. Tahun kemarin, tentunya tidak lepas dari program yang sudah ditetapkan dalam RPJM. Pasti seluruh program kegiatan yang sudah kita usulkan  itu pasti sudah diselesaikan dengan baik sesuai dengan tahapan dan waktu pelaksnaan anggaran. Karena bicara RPJM kita tidak lepas dari pelaksanaan anggaran itu sendiri,’’ katanya.

Sementara seluruh OPD akan mengacu pada RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). ‘’Musrenbang ini juga untuk menampung aspirasi secara buttom up mulai dari kampung, distrik dan kabupaten. Kemudian dipanelkan di provinsi nanti. Mana yang menjadi domain provinsi dan mana kabupaten. Tapi seluruhnya itu mengacu pada RPJM sesuai tahun pelaksanaannya dimana  2023 merupakan tahun ketiga RPJM,’’ tandasnya. (ulo/tho)