

Roni R. Manuputty, SE, M.Si ( FOTO: Sulo/Cepos)
*Untuk Mengawasi Penyaluran BBM*
MERAUKE – Badan Pengawas Hilir (BPH) Migas bersama dengan provinsi dan kabupaten dalam waktu dekat ini akan turun ke Merauke untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran BBM yang ada di 19 penyalur di Kabupaten Merauke, termasuk di Kabupaten Boven Digoel.
Kepala Cabang Dinas Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Wilayah Merauke, Boven Digoel, Mappi dan Asmat, Roni R. Manuputty, SE, M.Si yang ditemui media ini seusai mengikuti pembukaan Musrenbang tingkat Kabupaten Merauke di Kantor Bappeda Kabupaten Merauke, Selasa(5/4) menjelaskan, Tim dari BPH Migas bersama dengan provinsi dan kabupaten tersebut akan turun dalam waktu dekat ini.
‘’SKnya sedang digodok. Kemungkinan pertengahan April ini sudah turun ke Merauke untuk melakukan pengawasan,’’katanya.
Roni R. Manuputty menjelaskan bahwa dulunya pemberian kuota BBM bersifat glondongan. Tapi, sekarang ini tidak demikian. Sekarang ini setiap penyalur memiliki kuota sendiri sehingga pengawasannya lebih mudah.
‘’Sekarang ini pengawasannya lebih mudah. Kadang orang bertanya, kenapa ini kosong. Padahal tidak. Sekarang setiap penyalur dengan kuotanya masing-masing. Misalnya untuk SPBU Parako, kuotanya sekian. Tidak bisa lewat.
Begitu juga SPBU Ahmad Yani dan seterusnya. Kalau dulu sistemnya gelondongan, sehingga pertamina yang atur. Sekarang tidak demikian. Sekarang pengawasannya lebih mudah,’’ jelasnya.
Ditanya lebih lanjut apakah kemungkinan ada tambahan kuota BBM untuk Merauke, Roni menjelaskan, nanti setelah BPH Migas turun baru bisa dilihat apakah perlu ada tambahan atau tidak.
‘’Nanti setelah kita turun dan dilakukan evaluasi apakah kuota yang diberikan itu sudah memenuhi atau tidak. Kalau dari evaluasi nanti ternyata kurang, pasti ada penambahan ditengah jalan. Tapi, perpernyalur. Bukan lagi kabupaten,’’tuturnya.(ulo/tho)
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…
Keputusan tersebut tidak datang begitu saja. Taufik diketahui sempat meminta saran kepada mantan atasannya, Dadang…